Network
Lensa Purbalingga - Sebanyak 8 jabatan yang kosong di lingkungan Pemkab Purbalingga ditargetkan akan diisi pejabat definitif pada pertenghan tahun ini.
Pasalnya, kekosongan jabatan tersebut dinilai akan menghambat kinerja pemerintahan Kabupaten Purbalingga.
Baca Juga: DPRD Gelar Rapat Paripurna, Ini Pidato Perdana Bupati Tiwi
"Kita akan melakukan percepatan pengisian jabatan Eselon II yang kosong tersebut," kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi saat ditemui usai Paripurna di Gedung DPRD Purbalingga, Kamis 4 Maret 2021.
Sesuai aturan seharusnya enam bulan setelah dilantik, Bupati dan Wabup baru bisa melakukan penataan atau mutasi jabatan. Namun, enam bulan itu ternyata bukan patokan baku.
Baca Juga: Kerja Cepat, Gibran Tinjau Pembangunan Masjid Agung Solo
Jika kondisi mendesak maka kabupaten bisa segera melakukan pengisian jabatan. Kita sudah koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri, enam bulan itu bukan patokan.
"Kabupaten bisa melakukan penataan lebih cepat, asal ada izin dari Kemendagri. Kalau keadaan darurat, yang berpengaruh pada penyelenggaran pemerintahan,” ungkapnya.
Baca Juga: Fakta Presenter Rina Gunawan meninggal karena Covid 19, Begini.....
Dia menjelaskan, untuk saat ini sejumlah OPD yang diisi oleh Plt yakni di DPU PR, Dinperindag.
