Network
Lensa Purbalingga - Kurang lebih sebanyak 40 ribu kendaraan bermotor di Kabupaten Purbalingga terancam bodong.
Pasalnya, nomor registrasi dan identifikasi (Regident) kendaraan bermotor bisa saja dihapus jika pemiliknya tidak kunjung memperpanjang masa berlaku STNK yang telah habis.
Keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor pun bervariasi mulai dari telat dalam hitungan hari, bulan hingga lebih dari 5 tahun.
Baca Juga: Perahu Terbalik Setelah Dihantam Ombak, Begini Nasib Dua Nelayan di Kebumen
Kasi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Samsat Purbalingga, Dicky Setyo Indaryono mengatakan, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan dinilai masih minim.
Menurutnya, ada beberapa hal yang membuat masyarakat menunda membayar pajak kendaraan bermotor. Salah satunya karena kesulitan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.
"Banyak masyarakat yang kesulitan ekonomi mungkin karena PHK, usahanya tutup, atau mungkin kesulitan ekonomi lainnya,” katanya saat sosialisasi pemutihan atau penghapusan denda pajak Jawa Tengah di LPPL Radio Gema Soedirman, Rabu, 19 Mei 2021.
“Tidak serta merta nunggak sebenernya, mungkin juga kendaraan sudah dijual. Kemudian nggak lapor, dan pemilik barunya nggak majek kendaran, atau kedaraan sudah rusak, hilang. Iya, banyak faktor,” ujarnya.
Baca Juga: Tiga Hari Hilang, Bocah yang Tenggelam di Sungai Klawing Purbalingga Ditemukan Tewas
Ia melanjutkan potensi pajak kendaraan bermotor yang belum terbayar di Purbalingga nilainya mencapai Rp 9 miliar.
