Network
Lensa Purbalingga - Guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri Purbalingga siap melakukan pendampingan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purbalingga Revanda Sitepu SH MH, dalam Pembekalan Hukum kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Purbalingga, di Graha Adiguna Operation Room kompleks Setda Purbalingga, Selasa 10 Agustus 2021.
“Jangan takut melakukan komunikasi dengan Kejaksaan. Kami siap lakukan pendampingan. Kalau kami sudah melakukan pendampingan berarti kita sudah satu tim," katanya Selasa 10 Agustus 2021.
Baca Juga: Tahun Baru Hijriyah di Tengah Pandemi Covid-19, Ziarah Makam di Kebumen Wajib Prokes
Sinergitas yang dibangun antara kejaksaan dengan jajaran Pemkab Purbalingga tersebut menurut Kajari dilakukan agar proses pembangunan tetap berjalan.
Kajari menyampaikan pihaknya ingin hubungan baik antara kejaksaan dan Pemkab bisa terbuka. “ Tujuannya agar pembangunan bisa sukses,” tuturnya.
Baca Juga: KPK Geledah Kantor DPUPR dan PT Bumirejo, Bupati Banjarnegara Enggan Berkomentar
Informasi yang diterima menurut Kajari tidak akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Kajari juga menyampaikan pihaknya tidak akan membenturkan bidang satu dengan bidang yang lain.
“Namun jika pendampingan atau masukan tidak dijalankan, seandainya di kemudian hari ada laporan kami tetap akan tindaklanjuti,” tegasnya.
Baca Juga: Kantor DPUPR Banjarnegara Ditutup Rapat Dijaga Polisi Bersenjata, Terlihat Ada Petugas Berompi KPK
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) mengapresiasi masukan yang baik dari Kejaksaan Negeri Purbalingga.
Ke depan diharapkan sinergi, kolaborasi, komunikasi antara Pemkab dan Kejari Purbalingga bisa terjalin lebih baik
"Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjalin sinergi terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Pemkab Purbalingga," katanya.
Baca Juga: Angka Kesembuhan Covid-19 di Purbalingga Tinggi, Kadinkes: Prosentasenya 83,3 Persen
Lebih lanjut Tiwi menekankan kepada rekan rekan dan pimpinan OPD, agar berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik harus tetap dikedepankan.
"Segala kebijakan yang diambil terkait pengelolaan keuangan dan anggaran pemerintahan daerah harus benar-benar sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan," pesannya.***
