Network
Herni memberi gambaran, dengan data tersebut, DWP atau PKK Purbalingga bisa mengidentifikasi siapa-siapa saja dari angka tersebut.
"Nah tugas ibu-ibu semua baik DWP maupun TP PKK kita aktifkan data by name by address, sebetulnya mereka siapa, di mana dan mengapa yang seharusnya sekolah tapi tidak sekolah,” imbuhnya.
Baca Juga: Terdesak Kebutuhan Hidup, Penjaga Sekolah di Purbalingga Nekad Jualan Ganja
Herni menambahkan, AUSTS di Purbalingga mayoritas berusia di atas 15 tahun atau tidak melanjutkan sekolah setelah hanya lulus SD.
Kemungkinan, mereka yang tidak melanjutkan sekolah lantaran terkendala biaya transportasi.
Di sisi lain, menurut Herni, desakan ekonomi dan banyaknya prabrik plasma di Purbalingga menjadikan AUSTS memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ekonomi ketimbang pendidikan.
“Monggo kita sengkuyung bersama, artinya nanti Gerakan Orang Tua Asuh bisa kita aktifkan kembali atau di sektor-sektor lain yang tidak formal,” katanya.***
