Network
Lensa Purbalingga - Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat di Kabupaten Purbalingga saat ini tertinggi di wilayah Karesidenan Banyumas.
Hal itu disampaikan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2022, Rabu 24 Agustus 2022 di Ruang Rapat DPRD
"Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat di Purbalingga mencapai 88,69% atau sekitar 906.353 jiwa dari 1.021.920 jiwa," ungkapnya.
Tiwi menyampaikan, tahun 2023 Pemkab Purbalingga mentargetkan agar Universal Health Coverage (UHC) atau masyarakat Purbalingga keseluruhan mendapatkan JKN.
Sehingga cakupan 88,69% yang sudah diraih akan ditingkatkan hingga maksimal 95% dari jumlah penduduk Purbalingga.
"Harapannya nanti masyarakat miskin yang ketriwal, belum mendapatkan jaminan kesehatan bisa masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan," ujarnya.
Baca Juga: Biadab! Kepala Sekolah di Purbalingga Tega Cabuli Murid Laki-Lakinya
Masih terkait kesehatan, pada Perubahan APBD 2022 ini belanja pengadaan tanah Pemkab Purbalingga naik sebesar Rp 2 miliar.
"Belanja tersebut merupakan belanja dari BLUD Panti Nugroho, yang akan digunakan untuk pengembangan rumah sakit," tuturnya.
