Network
Lensa Purbalingga - Seluruh fraksi di DPRD Purbalingga sepakat pendidikan karakter Pancasila penting untuk diajarkan dan ditekankan di setiap jenjang pendidikan di Purbalingga.
Hal itu terungkap saat rapat paripurna agenda penyampaian pandangan umum fraksi tentang 5 Raperda yang telah diserahkan oleh Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, Rabu 7 September 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Purbalingga.
Fraksi PDIP bersepakat bahwa dibutuhkan peraturan yang menjelaskan tentang pembentukan karakter masyarakat Purbalingga, mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara serta memiliki nilai kejujuran dan anti korupsi sejak dini.
Fraksi PDI Perjuangan kemudian meminta penjelasan lebih komprehensif tentang implementasi dalam jalur pendidikan formal dan non-formal.
“Fraksi kami mohon penjelasan bagaimana implementasi Raperda ini terutama dalam jalur pendidikan informal dan non formal,” bunyi pandangan umum Fraksi PDIP bertanda tangan ketua Fraksi Karseno.
Baca Juga: Pertandingan Ujicoba ke Dua Persibangga Purbalingga Kalah Tipis 2-1 Lawan PSGC Ciamis
Senada, Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Sumarsih menyampaikan bahwa Raperda tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Anti Korupsi diharapkan mampu menjaga norma budaya santun khususnya generasi muda Kabupaten Purbalingga.
Fraksi PKS meminta penjelasan lebih mendalam tentang bagaimana rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam Raperda tersebut.
“Mohon tambahan penjelasan mengenai Rencana Aksi Daerah dalam Pendidikan Karakter di Kabupaten Purbalingga,” ujarnya.
Baca Juga: Bupati Tiwi: PDAM Purbalingga Itu Lucu, Punya Banyuku Minumnya Produk Lain
Pendidikan karakter Pancasila dan pendidikan anti korupsi menurut Fraksi PKB perlu dilengkapi dengan premis-premis agama dan keagamaan.
Selain itu mereka juga berpandangan bahwa Raperda tersebut perlu dilengkapi dengan peraturan tentang pendanaan pendidikan, peraturan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
“Fraksi PKB melihat dalam Raperda Tentang Pendidikan Karakter, Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, Serta Anti Korupsi pada ketentuan umum tentang jenjang satuan pendidikan dasar belum memunculkan RA MI MTS sebagai kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal oleh karena itu Fraksi kami meminta untuk ditambahkan agar ada korelasi dengan pasal selanjutnya,” ujar Fraksi PKB bertanda tangan ketua Fraksi, Miswanto.***
