Network
Lensa Purbalingga - Pencalonan Zaini Makarim Supriyatno (Jeni) untuk menjadi bakal calon Wakil Bupati Purbalingga di Pilkada 2020 masih menyisakan pekerjaan rumah.
Pasalnya, Wakil Ketua DPC PPP Purbalingga, Muhajirin berpendapat 14 PAC PPP tidak mendukung pencalonan Jeni untuk berpasangan dengan Muhamammad Zulhan Fauzi (Oji) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Saat dikonfimasi oleh para awak media, Sabtu 11 Juli 2020, Wakil Ketua DPC PPP Purbalingga, Muhajirin mengatakan bahwa DPC PPP telah menggelar Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab).
Dalam Rapimcab dihadiri 18 PAC. Namun, tanda tangan peserta yang hadir itu dijadikan bukti dukungan aklamasi untuk Jeni. Padahal, 14 dari 18 PAC tidak mendukung pencalonan ini.
Baca Juga: PPP dan PKB Bangun Koalisi Nahdliyyin Bersatu Dukung Oji-Zeni di Pilkada 2020
Baca Juga: Mengintip Strategi Agus Sarkoro di Pilkada Purbalingga 2020
“Pernyataan aklamasi mendukung Jeni itu adalah daftar hadir peserta Rapimcab. Seharusnya ada dokumen tersendiri yang menyatakan dukungan untuk Jeni sebagai calon wakil bupati dan ditandatangani oleh masing-masing Ketua dan Sekretaris PAC PPP," ungkapnya.
Ia menjelaskan, sebenarnya dalam acara silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar PPP di Pondok Pesantren Nurul Barokah, Desa Beji, Kecamatan Bojongasari, Kabupaten Purbalingga pada Jumat 12 Juni 2020 lalu, 14 PAC PPP sudah menyatakan sikap untuk menolak Jeni.
"Kertas itu kan daftar hadir peserta Rapimcab bukan daftar dukungan untuk Jeni sebagai calon wakil bupati. Nah disini, kami menggangap ada pernyataan sepihak dari Ketua DPC,” tuturnya.
Saat ditanya, apakah DPC PPP Purbalingga saat ini terbelah menjadi dua. Muhajirin mengakui, ada pihak yang mendukung dan ada yang tidak mendukung pencalonan Jeni.
Baca Juga: Geliat Pilkada 2020, Ken Ragil: Masih Cukup Waktu Poros Baru Muncul di Purbalingga
Baca Juga: Update Covid-19, Penambahan Terbanyak Terjadi di Jawa Timur dengan 409 Kasus Baru per 11 Juli 2020
“Ya, bisa jadi begitu. 14 PAC ini mendukung incumbent. Ya, petahana. Mendukung Tiwi (Dyah Hayuning Pratiwi-red),” imbuhnya.
Sementara Ketua DPC PPP Kabupaten Purbalingga, Nurul Hidayah Supriyati saat dikonfirmasi menyatakan, Rapimcab PPP ini diselanggarakan bertujuan untuk menyikapi telah terbitnya rekomendasi dari PKB untuk Oji-Jeni beberapa hari yang lalu. Tetapi penyerahan secara resmi baru dilaksanakan pada Senin 13 Juli 2020 mendatang.
“Ini sesuai dengan aturan AD ART Partai, kita ikuti semua tahapan. Kita selenggarakan Rapimcab, undangan itu kita sebar untuk pengurus, meskipun sebetulnya tidak harus semua tetapi saya melibatkan semua pengurus DPC," katanya.
Dalam Rapimcab, para Ketua Majelis juga diundang termasuk Ketua dan Sekretaris PAC. Dalam Rapim itu dihadiri perwakilan DPW PPP Provisi Jawa Tengah.
Selanjutnya kita isi dengan pendidikan politik dulu dan diteruskan Rapimcab dengan membahas pencalonan Jeni yang dicalonkan oleh partai menjadi wakil bupati berpasangan dengan Oji.
Ia menegaskan, Rapimcab ini menguatkan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) yang telah diselanggarakan.
Dalam Rampimcab, untuk para peserta diberi kesempatan bertanya, mengklarifikasi, tabayun terkait pencalonan ini.
Baca Juga: Kegiatan Belajar Mengajar Secara Tatap Muka, Hanya 8 Wilayah yang Diizinkan di Jateng
Baca Juga: 29 SMP Negeri di Purbalingga Masih Kekurangan Siswa
“Tidak ada satupun yang menolak saat Rapimcab. Setelah itu, kami bacakan berita acara yang diawali agenda keputusan. Insya Allah Pak Muhajirin tahu karena hadir mengikuti dari awal. Merekam juga jalannya Rapimcab," ujarnya.
Selanjutnya hasil Rapimcab ini kami serahkan kepada DPW untuk diteruskan ke DPP. Sesuai aturan partai, berita acara ditandatangani Ketua dan Sekretaris, diberi stempel, dan ditandatangani oleh Pengurus DPW.
"Lha, kalau ditandatangani oleh semua peserta, ya lucu,” tuturnya.
Ia menegaskan, bahwa penolakan 14 PAC itu tidak mendasar. Pasalnya, Rampimcab ini merupakan tempat bermusyarawah anggota partai tertinggi dan resmi.
Pertemuan yang resmi adalah yang kami lakukan. Karena ada stempel DPC, ada bukti, ada saksi, ada rentetan agenda hadir perwakilan pengurus DPW, ada daftar hadir.
"Kalau tiba-tiba ada yang mengklaim bahwa pertemuanan ini tidak sah, monggo, silakan saja. Karena kami berpedoman bahwa, kami mengundang secara resmi dengan ditanda tangani pengurus dan stempel yang resmi diakui,” tegasnya.***
