Network
Lensa Purbalingga - Ratusan masa dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Purbalingga menggelar aksi unjuk rasa di lingkungan kantor Pemerintahan Kabupaten Purbalingga, Kamis 10 September 2020 lalu.
Aksi unjuk rasa digelar untuk mengontrol salah satu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan menggunakan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran melalui sistem perbankkan.
Dalam pelaksanaannya, GMBI menilai banyak terjadi ketimpangan di pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) tersebut.
Baca Juga: 5 Kebiasaan Penyebab Stress, Hobi Rebahan di Antaranya
Baca Juga: 6 Kebiasaan yang Bisa Menyebabkan Kulit Berjamur, Malas Mencuci Handuk Salah Satunya
Baca Juga: Wisata Pantai Widarapayung: Sedekah Bumi di Bulan Suro
"Dari hasil investigasi ditemukan ketimpangan di setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu tidak tepat jumlah, kualitas maupun kuantitas," kata Sekertaris distrik GMBI Purbalingga, Alif Setiyo Aji.
Menurutnya, sebagai contoh adanya dugaan itu yakni beras yang dibagikan tidak sesuai standar mutu dan kualitas.
Kemudian timbangan yang digunakan tidak sesuai pedoman umum (Pedum) BPNT yang dibagikan.
Baca Juga: Film Dokumenter K-pop Pertama BLACKPINK Bakal Tayang Oktober Mendatang
