Network
Lensa Purbalinga - Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga mengusut dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purbalingga.
Dugaan penyimpangan yang terjadi pada tahun 2017 dan 2018 tersebut ditaksir lebih dari Rp 600 juta.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purbalingga, Lalu Syaefudin menyampaikan anggaran yang diduga diselewengkan adalah anggaran BBM truk sampah sebesar Rp 500 juta dan retribusi sampah dari masyarakat sekitar Rp 100 juta.
Baca Juga: Habib Luthfi Contohkan Persatuan Dan Kerukunan Umat Beragama Ibarat Di Warung Makan
Baca Juga: Memotivasi Persatuan, Habib Luthfi Ceramah Kebhinekaan di 3 Rumah Ibadah
Baca Juga: Sebuah Industri Pengolahan Kayu di Purbalingga Terbakar, Beruntung Tidak Ada Korban Jiwa
"Kalau yang anggaran BBM menggunakan dana APBD Kabupaten, sedangkan retribusi sampah dari masyarakat tidak dimasukkan ke kas daerah," ucapnya kepada wartawan di kantor kejaksaan setempat, Jumat 18 September 2020.
Menurutnya kasus ini terkuak berawal dari laporan masyarakat adanya dugaan penyimpangan tersebut.
Seksi Intel Kejari Purbalingga kemudian melakukan penyelidikan pengumpulan data kurang lebih empat bulan.
Setelah bukti cukup, kejaksaan meningkatkan status kasus ini menjadi penyidikan.
