Lensa Purbalingga - Beredarnya rencana pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako menjadi polemik yang ramai diperbincangkan saat ini.
Pro-kontra terkait rencana itu banyak diperbincangkan dan mendapat perhatian banyak masyarakat. Menanggapi hal itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara.
Baca Juga: Hasil SBMPTN Bakal di Umumkan Hari Ini Pukul 15.00 WIB, Cek Linknya di Sini
Menurutnya masyarakat tidak perlu khawatir, pasalnya pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang dijual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum.
"Pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, namun disusun untuk melaksanakan azas keadilan," Katanya seperti dikutip dalam unggahan akun Instagram @smindrawati , Senin 14 Juni 2021.
Baca Juga: 73 Orang Rombongan Ziarah Warga Purbalingga Akhirnya Jalani Rapid Antigen, Satu Dinyatakan Reaktif
Sri Mulyani Mencontohkan pemerintah tidak akan mengenakan pajak pada beras produksi petani seperti beras Cianjur, rojolele, pandan wangi dan sejenisnya.
Namun, beras premium impor seperti beras basmati, beras shirataki, yang berharga 5-10 kali lipat serta merupakan konsumsi masyarakat kelas atas seharusnya dipungut pajak.
"Demikian juga daging sapi premium seperti daging sapi kobe, Wagyu yang harganya 10-15 kali lipat harga daging sapi biasa, seharusnya perlakukan pajak," katanya.
Baca Juga: Susul Citilink, Wings Air Akan Beroperasi di Bandara JBS Akhir Juni Mendatang
Dirinya menjelaskan asas keadilan dari perpajakan adalah yang lemah dibantu dan dikuatkan dan yang kuat membantu dan berkontribusi.
Dalam menghadapi dampak Covid yang berat, saat ini pemerintah justeru memberikan banyak insentif pajak untuk memulihkan ekonomi.
"Pajak UMKM, Pajak karyawan (PPH 21) dibebaskan dan ditanggung pemerintah, pemerintah membantu rakyat melalui bantuan sosial dan bantuan modal UMKM," pungkasnya.***(Rifatuts Tsaniyah).