Network
Lensa Purbalingga - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menyarankan agar Presiden Jokowi segera mengirimkan surat balasan untuk menolak membahas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) ini agar tidak dilanjutkan.
“Masyarakat pun membutuhkan kejelasan terkait sikap Pemerintah terhadap RUU HIP ini”, kata Syarief, seperti dikutip dari Antara pada Rabu, 8 Juli 2020.
Ia meyakini Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) hanya akan menurunkan derajat Pancasila.
Baca Juga: Konsep Polisikan Akun Facebook Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
Baca Juga: Apresiasi Bantuan untuk Mahasiswa Terdampak, FRI Minta Pemerintah Bebaskan Biaya Internet
Baca Juga: Terima Aduan Orangtua Siswa, Ganjar: Saya Minta Tidak Ada Pungutan!
Bukan hanya itu, RUU ini juga mendegradasi, mereduksi, dan mendistorsi Pancasila, bahkan menyebabkan polarisasi dan membuka keran masuknya ideologi lain ke dalam Indonesia melalui RUU HIP.
Oleh sebab itu, Syarief mendorong Presiden Jokowi untuk mengambil sikap dan langkah tegas terkait RUU HIP.
“Dalam pertemuan tadi, kami mewakili MPR RI, Partai Demokrat, dan rakyat Indonesia mendorong agar Presiden Jokowi mengambil langkah tegas untuk menolak dan menghentikan pembahasan RUU HIP,” kata Syarief.
Baca Juga: Sebelum Tenggelam di Danau, Dua Pesawat yang Membawa 8 Penumpang Bertabrakan di Udara
