Network
Lensa Purbalingga - Kebijakan PSBB total yang diterapkan oleh Gubernur Jakarta, Anies Baswedan tak membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan hal yang sama.
Ganjar Pranowo belum akan memutuskan untuk menerapkan PSBB total di Jawa Tengah karena beberapa pertimbangan.
Sementara itu, kebijakan PSBB yang diterapkan Anies Baswedan menuai banyak reaksi dari berbagai pihak.
Baca Juga: Lowongan Kerja CV Mulya Pratama, Berikut Persyaratannya
Baca Juga: Spoiler One Piece Chapter 990: Ramalan Hawkins
Baca Juga: Ingin Wajah Glowing? Gunakan Masker Pisang dan Madu!
Banyak yang mendukung, tak sedikit pula yang mengkritisi keputusan Anies Baswedan tersebut karena dianggap mendahului kebijakan pemerintah pusat.
Bahkan, keputusan Anies Baswedan tersebut mendapatkan komentar pedas dari Waketum Partai Gerindra, Arief Poyuono.
Tak tanggung-tanggung, Arief Poyuono meminta Anies Baswedan dinonaktifkan sebagai Gubernur karena dianggap melanggar Undang-undang No 6 tahun 2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Baca Juga: Lowongan Kerja PT ISM Bogasari Flour Mills, Cek Persyaratannya
"Anies sudah layak dinonaktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi," tutur Arief Poyuono dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari RRI.
Arief Poyuono menganggap apabila kebijakan Anies Baswedan ini tetap dilanjutkan, maka ia telah mendelegitimasi pemerintah pusat.
"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," tuturnya.
Melihat hal itu, Ganjar Pranowo sepertinya tak mau untuk melakukan hal yang sama dan lebih memilih langkah preventif yang tidak terlalu ekstrem.
Baca Juga: Update 11 September 2020: Kasus Positif di Indonesia Bertambah 3.737, Total Ada 210.940
"Belum, kami belum berencana mengambil itu (PSBB)," kata Ganjar Pranowo saat mengecek sekolah tatap muka di SMKN 2 Wonosobo, Kamis 10 September seperti dikutip Lensa Purbalingga dari Semarangku.com.
Pihaknya justru saat ini sedang mendorong edukasi kepada masyarakat agar semuanya tertib protokol kesehatan. Selain itu, langkah tegas berupa penegakan hukum juga diambil.
"Kita butuh dukungan dari masyarakat untuk itu. Makanya, penegakan hukum mulai kami lakukan serentak sejak 25 Agustus sampai akhir September nanti, dan tentu bisa diperpanjang masanya kalau diperlukan," tambahnya.
Baca Juga: BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahap 3 Cair Hari Ini, Berikut Cara Cek Nama dan Saldo
Penegakan hukum lanjut Ganjar Pranowo sangat penting dilakukan untuk mendorong sosialisasi. Gerakan penegakan hukum dilakukan secara massif, termasuk di zona-zona merah Jawa Tengah.
"Daerah Jawa Tengah yang sekarang zona merah Kota Semarang. Yang lain masih bisa kami kendalikan, tapi tidak boleh abai karena semua harus disiplin. Maka, penegakan hukum inilah yang kita minta dilakukan agar masyarakat mengerti dan memahami," terangnya.
Selain itu, Ganjar Pranowo juga menggenjot tes massif di seluruh Kabupaten/Kota se Jateng. Dengan tes massif itu, maka jumlah kasus positif akan semakin terdata, sehingga penanganannya bisa dipercepat.
Baca Juga: Mitos Petilasan Di Kaki Gunung Srandil, Salah Satunya Petilasan Syekh Jambu Karang
"Beberapa Kabupaten/Kota di Jateng baru mulai aktif, yang sebelumnya ada juga diam saja. Kalau diam saja, ya pasti hijau lha wong ndak dites. Makanya sekarang Kabupaten/Kota ditarget untuk menggelar tes massal. Saya minta dipenuhi target itu, jangan takut jumlahnya naik, jangan takut citranya jelek karena itu," tegasnya.
Justru, dengan semakin banyak kasus positif yang diketahui, akan mudah dilakukan penanganan-penanganan. Sehingga, suatu saat dipastikan kasus covid-19 di Jawa Tengah akan turun.
"Saat tes massal dilakukan, dapat diketahui berapa jumlah penduduk yang dites, lalu apakah bisa dikatakan sudah representatif atau belum. Jadi nanti ketahuan, apakah bisa dikategorikan terkendali atau belum. Kan nanti grafiknya akan kelihatan," ucapnya.
Baca Juga: Bu Tiwi Adakan Rempugan Bareng Online, Begini Cara Daftarnya
Hingga saat ini, pihaknya mengatakan belum akan mengambil tindakan ekstrim untuk penanganan Covid-19 di Jawa Tengah.
"Kami belum akan mengambil langkah ekstrim. Tapi kalau ini meningkat terus karena ketidakdisiplinan, maka bisa saja kami mengambil tindakan yang lebih dari itu," pungkasnya.***
