Lensa Purbalingga - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Purbalingga, Ato Susanto, memastikan bahwa seluruh pegawai di dinas itu berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Itu bisa dipastikan, kata Ato, ketika seluruh pegawai DPMPTSP menandatangani Komitmen Bersama tentang WBK dan WBBM.
Baca Juga: Dua Raperda Usulan Pemkab Purbalingga Ganti Judul, Ini Kata Bupati Tiwi
Zona integritas merupakan salah satu tugas DPMPTSP yang terkait penilaian kinerja pelayanan publik dengan target pelayanan prima.
Program yang dicanangkan pada 2020 itu, kata Ato, memang belum sempat terealisasi pada 2021.
Mundurnya agenda tersebut, menurut Ato, karena menunggu buku panduan terkait tahapan-tahapan zona integritas.
Ato tetap optimis tugas ini bisa terlaksana meskipun nilai perihal SDM hanya ada di point 35 dari angka 100%.
“Pada simulasi pelayanan kinerja kami hanya ada diangka 35 dari 100%. Dalam simulasi ternyata permasalahan ada di personil di DPMPTSP. Dari 40 personil yang dibutuhkan baru tersedia 17 dan kita sudah mulai rotasi internal. Dan penempatan SDM ini harus sesuai dengan kompetensinya dan keahlian masing-masing.” katanya pada Jumat, 10 Juni 2022.
Baca Juga: Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling Kabupaten Purbalingga Hari, Sabtu 11 Juni 2022
Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Purbalingga Drs Agus Winarno, M.Si., mewakili Bupati Purbalingga menerangkan perihal tiga prinsip agar bisa mencapai WBK.
“Integritas itu ada tiga hal, satu jujur, yang kedua memegang teguh prinsip moral. Yang dipegang teguh adalah moral. Ketiga orang dikatakan integritas kalau, dia bekerja selalu memberikan yang terbaik. Sebab ketika kita mengerjakan sesuatu asal rampung, itu sangat disayangkan. Sama-sama membuang waktu, sama-sama buang tenaga dan sama-sama buang sumberdaya. Tapi jika asal rampung, sangat disayangkan,” katanya.***