Lensa Purbalingga - Ketua Fraksi PDIP DPRD Purbalingga, Karseno membantah jika pembahasan RAPBD 2023 antara eksekutif dan legislatif tidak transparan.
Menurutnya, pembahasan RAPBD Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sudah sesuai dengan aturan.
Pembahasan ditingkat komisi dengan jajaran OPD terkait anggaran tersebut sudah dilaksanakan.
"Jadi disampaikan pembahasan RAPBD antara eksekutif dan legislatif tidak transparan tidak tepat," katanya, Selasa 22 November 2022.
Karseno juga mengatakan bahwa fraksinya bersama Fraksi yang lain sudah berkirim surat kepada pimpinan DPRD Purbalingga.
Langkah itu dilakukan untuk meminta penjadwalan ulang Rapat Paripurna penetapan RAPBD tahun 2023 Kabupaten Purbalingga.
"Isi surat tersebut pada intinya kami minta penetapan RAPBD 2023 Kabupaten Purbalingga jangan ditunda," terangnya.
Baca Juga: Gempa Bumi 5,6 SR Guncang Kabupaten Cianjur Jawa Barat, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunasmi
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan menyampaikan akan menindaklanjuti aspirasi dari fraksi yang ada di dewan.
Menurutnya dinamika politik merupakan hal yang wajar. Termasuk pemahaman aturan tentang penyusunan dan pembahasan RAPBD dikembalikan kepada masing-masing anggota dewan.
“Saya bersepakat agar penetapan RAPBD tahun 2023 dilaksanakan bersama sama antara eksekutif dan legislatif," ungkapnya.
Mengenai jadwal penetapan RAPBD tahun 2023, dia mengatakan akan menunggu rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Purbalingga.
Baca Juga: Rapat Paripurna Persetujuan RAPBD 2023 Purbalingga Ditunda, Ada Apa? Ini Penyebabnya
Diberitakan sebelumnya, rapat paripurna persetujuan bersama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 Kabupaten Purbalingga ditunda DPRD setempat.
Jadwal Rapat Paripurna persetujuan bersama RAPBD 2023 Kabupaten Purbalingga tersebut seharusnya dilaksanakan pada hari ini, Senin 21 November 2022.
Namun, berdasarkan surat nomor 172.1 439 2022 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan pada 18 November 2022, Rapat Paripurna persetujuan RAPBD 2023 tersebut ditunda.
Baca Juga: Pilkades Serentak di Purbalingga Berjalan Aman dan Kondusif, Berikut Nama-Nama Kades Terpilih
Tiga wakil ketua DPRD Purbalingga, Adi Yuwono (Fraksi Gerindra), Tenny Juliawati (Fraksi Partai Golkar) dan Aman Waliyudin (Fraksi PKB) saat dikonfirmasi menyampaikan alasan kenapa penetapan APBD 2023 ditunda.
"Sejumlah alasan disampaikan terkait penundaan. Salah satunya terkait transparansi pembahasan,” kata ketiganya kemarin.***