Lensa Purbalingga - Diduga kuat dimotori oleh tokoh masyarakat setempat, 15 orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Linmas tolak jalani rapid tes.
Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Purbalingga Divisi Partisipasi Masyarakat, SDM dan Kampanye, Andri Supriyanto Rabu sore 11 November 2020.
Baca Juga: Debat Pertama Paslon Bupati Purbalingga Digelar 25 November 2020
Saat dikonfirmasi, Andri enggan menyebut desa dan tokoh masyarakat yang memotori penolakan rapid test tersebut.
"Yang rapid tes hasilnya reaktif ditindaklanjuti dengan swab tes. Yang tidak mau rapid tes ganti,” kata Andri saat mengikuti Rapat Desk Pilkada di Gedung Ardi Lawet Pemkab Purbalingga, Rabu sore 11 November 2020.
Baca Juga: Warga Heboh Ada Mayat di Sungai Klawing, Ini Ceritanya....
Andri menambahkan, bila dalam satu TPS tidak ada KPPS, sesuai regulasi, KPU akan mengambil langkah dengan melibatkan personel TNI, Polri atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Mudah-mudahan bisa teratasi. Kami masih lakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat mupun pihak desa. Alternatifnya kita ganti anggota KPPS nya. Termasuk Linmas yang menolak,” ujarnya.
Baca Juga: Kwarcab Purbalingga Gelar Kursus Pengelola Gugus Depan
KPU Purbalingga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) menggelar rapid dari tanggal 9 hingga 23 november 2020 mendatang.
Rapid test bagi penyelenggara pilbup masuk dalam regulasi yang ditetapkan. Agar Pilbup tidak menjadi sebaran Covid.
Baca Juga: Tanpa Izin, Lagu “Goyang Dua Jari” Diduplikasi Untuk Kampanye
"Agar semuanya aman, baik dari penyelenggara maupun dari warga masyarakatnya," ujarnya.
Penjabat sementara Bupati Purbalingga Sarwa Pramana menegaskan, terhadap anggota KPPS dan Linmas yang menolak rapid, harus diganti.
Baca Juga: Menyentuh, Ini Pesan Ketua Kwarcab Purbalingga Saat Pelantikan 94 Anggota Pramuka Garuda
Regulasi harus ditegakkan dan Pilbup sudah ditetapkan pemerintah, harus dijalankan dengan protokol Covid sesuai yang ditentukan.
"Jangan sampai ada opini gara-gara pilbup Covid naik. Pilbup harus berjalan dan kesehatan masyarakat juga terjaga,” tegasnya.
Baca Juga: Pemilik Mobil Tak Bertuan Di Desa Bakulan Terungkap
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga Hanung Wikantono menyebut, rapid test terhadap penyelenggara Pilkada saat ini masih berjalan.
Pihaknya secara rutin harian menerima laporan dari Puskesmas di wilayah yang menyelenggarakan rapid tes.
Baca Juga: Ramai Video Mesum Mirip Artis, Eh...Malah Debat Terbuka Soal Hutan dan Lingkungan
“Rata-rata 10 persen hasilnya reaktif. Dan yang reaktif ini langsung dilakukan swab test,” ujar Hanung.***