Salah Satu Kader PDIP Purbalingga Tidak akan Dukung Pasangan Tiwi-Dono

- 6 Juni 2020, 14:57 WIB
Hartoyo, tokoh politik PDIP Kabupaten Purbalingga
Hartoyo, tokoh politik PDIP Kabupaten Purbalingga /

Lensa Purbalingga - Perkembangan politik dalam menyambut Pilkada di Purbalingga, masih menyajikan satu pasangan yang sudah memperoleh rekomendasi dari koalisi PDIP dan partai Golkar.

Sedangkan untuk koalisi Pelangi yang terdiri 8 partai pendukung yaitu, PKB, Gerindra, Pan, PKS, Hanura, Nasdem, partai Demokrat dan partai Berkarya, hingga saat ini belum merekomendasikan pasangan yang akan diusung.

Mantan anggota DPRD tiga periode, sekaligus tokoh politik PDIP Kabupaten Purbalingga, Hartoyo mengatakan, calon-calon yang maju dalam Pilkada sebaiknya diambil dari pasangan nasionalis dan nasionalis religius.

Baca Juga: Pasangan Tiwi-Dono Masih Tunggu Penantang di Pilkada Purbalingga

"Pasangan nasionalis dan nasionalis religius merupakan bentuk keseimbangan yang dibutuhkan masyarakat, dan sejak dulu hingga sekarang Indonesia juga sudah melakukan hal serupa, sehingga sebaiknya, koalisi Pelangi harus bisa mewujudkan keinginan masyarakat Purbalingga saat ini," ujar Hartoyo di kediamannya, pada Sabtu (6/6).

Selain itu, dalam Pilkada di Purbalingga, sebaiknya menyajikan dua pasang calon saja, sehingga sama-sama memiliki peluang yang merata.

"Efektifnya ya head to head saja, biar peluangnya sama-sama kuat," bebernya.

Baca Juga: Langkah Bawaslu Purbalingga terhadap 23 ASN Dindikbud, Berbuntut Pengaduan ke DKPP

Menurutnya, pasangan Tiwi-Sudono belum mencerminkan keseimbangan yang dibutuhkan masyarakat Purbalingga.

Ia mengaku meski tercatat sebagai kader PDIP, namun, dirinya tidak akan mendukung pasangan tersebut. Pasalnya, dia tidak ingin membangun kedinastian dalam politik di Purbalingga.

Ia menilai, bila politik telah dikuasai sebuah dinasti, maka kemungkinannya akan menjadi tidak sehat dan cenderung korup.

Baca Juga: Wow! Ternyata Membuat Masker Rambut Cukup Mudah, Simak Penjelasannya

"Ini baik untuk Purbalingga agar tidak membangun dinasti dalam politik. Politik dinasti itu tidak sehat dan cederung korup. Akan terjadi saling menutupi kesalahan sebelumnya," tandasnya.(*)

Editor: Ipung Sutrisno


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x