Network
Lensa Purbalingga – Memasuki "Masa Transisi" menuju era New Normal, Kabupaten Purbalingga mencabut pemberlakuan jam malam yang tertuang dalam SE Bupati Nomor 300/12464.
Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi tempat hiburan seperti Karaoke, Playstation dan sejenisnya.
ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Purbalingga, Bupati Dyah Hayuning Pratiwi menegaskan, bagi para pemilik/pengelola tempat hiburan dan sejenisnya, wajib menutup usahanya sampai dengan pandemi dinyatakan berakhir atau diberlakukan tatanan keadaan baru (New Normal).
Baca Juga: Ponpes Minhajut Tholabah Dibuka, Ketua Gugus Tugas Mintol Siapkan 4 Skenario untuk Santri
Baca Juga: Apresiasi Bantuan untuk Mahasiswa Terdampak, FRI Minta Pemerintah Bebaskan Biaya Internet
Baca Juga: Terima Aduan Orangtua Siswa, Ganjar: Saya Minta Tidak Ada Pungutan!
“Larangan bagi tempat hiburan seperti ini, karena hiburan semacan itu bersifat mengumpulkan massa dalam waktu yang lama dan atau menggunakan alat secara bergantian, sehingga sangat potensial sebagai media penularan," jelas Bupati Tiwi.
Menurutnya, kebijakan terbitnya surat edaran didasari pertimbangan perkembangan terkini pandemi Covid-19 di Kabupaten Purbalingga.
Selain itu, hal tersebut juga sebagai bentuk respon terhadap kebijakan pemerintah terkait cipta kondisi pemberlakuan New Normal secara terukur dan bertahap.
Baca Juga: Eucalyptus Mampu Membunuh Virus Corona, Simak Penjelasannya!
Baca Juga: Persiapan Menuju Piala Asia 2020, Timnas U-16 Indonesia Jalani TC di Bekasi
Baca Juga: Sebelum Tenggelam di Danau, Dua Pesawat yang Membawa 8 Penumpang Bertabrakan di Udara
“Purbalingga baru tahap Masa Transisi, dan belum memasuki era New Normal. Data terakhir perkembangan Covid-19 di Purbalingga memang cukup mengembirakan. Banyak pasien yang sembuh, dan angka penambahan kasus baru sangat lambat," bebernya.
Meski demikian, pemerintah tetap waspada dan mewajibkan semua pihak berpedoman pada protokol kesehatan.
Bupati Tiwi meminta, agar Ketua tim gugus di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan wajib melakukan sosialisasi serta melaksanakan pengawasan dan pembinaan bersama-sama para pemangku kepentingan terkait.
Baca Juga: Konsep Polisikan Akun Facebook Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
Baca Juga: Survei Pemahaman terhadap Covid-19, LIPI: Masyarakat Paham dan Tahu Cara Penularannya
“Saya minta camat, kades dan kepala kelurahan menggandeng Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda untuk terus mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat," ujarnya.***
