Network
Lensa Purbalingga - Diduga kuat dimotori oleh tokoh masyarakat setempat, 15 orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Linmas tolak jalani rapid tes.
Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Purbalingga Divisi Partisipasi Masyarakat, SDM dan Kampanye, Andri Supriyanto Rabu sore 11 November 2020.
Baca Juga: Debat Pertama Paslon Bupati Purbalingga Digelar 25 November 2020
Saat dikonfirmasi, Andri enggan menyebut desa dan tokoh masyarakat yang memotori penolakan rapid test tersebut.
"Yang rapid tes hasilnya reaktif ditindaklanjuti dengan swab tes. Yang tidak mau rapid tes ganti,” kata Andri saat mengikuti Rapat Desk Pilkada di Gedung Ardi Lawet Pemkab Purbalingga, Rabu sore 11 November 2020.
Baca Juga: Warga Heboh Ada Mayat di Sungai Klawing, Ini Ceritanya....
Andri menambahkan, bila dalam satu TPS tidak ada KPPS, sesuai regulasi, KPU akan mengambil langkah dengan melibatkan personel TNI, Polri atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Mudah-mudahan bisa teratasi. Kami masih lakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat mupun pihak desa. Alternatifnya kita ganti anggota KPPS nya. Termasuk Linmas yang menolak,” ujarnya.
Baca Juga: Kwarcab Purbalingga Gelar Kursus Pengelola Gugus Depan
KPU Purbalingga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) menggelar rapid dari tanggal 9 hingga 23 november 2020 mendatang.
Rapid test bagi penyelenggara pilbup masuk dalam regulasi yang ditetapkan. Agar Pilbup tidak menjadi sebaran Covid.
