Lensa Purbalingga - Kementerian Unifikasi menyampaikan bahwa pihak Korea Utara akhirnya telah menjawab teleponnya di sore hari, setelah melewatkan panggilan sebelumnya di pagi hari.
Sebelumnya, hubungan kedua negara tersebut dikabarkan memanas, setelah adanya selebaran anti-Korea Utara, yang tanpa henti menembus perbatasan demiliterasi.
Bahkan, Korea Utara mengecam Korea Selatan akan menutup kantor perhubungan antar Korea dan proyek-proyek lainnya.
Baca Juga: Sekolah akan Dibuka Kembali di Jawa Tengah
Hal tersebut dilakukan apabila Korea Selatan tidak menghentikan pembelot mengirim selebaran dan materi lainnya ke Korea Utara.
Dikutip dari pikiran-rakyat.com pada artikel "Korea Selatan-Korea Utara Memanas, Pejabat Korsel Ketar-ketir Usai Telepon Sempat Tak Diangkat", Korea utara tidak menanggapi panggilan dari Seoul di pagi hari untuk pertama kalinya sejak pembukaan kantor pada 2018 lalu.
Namun, saat ini kedua Korea itu sudah kembali bertukar komunikasi pada jam 5 sore seperti yang selalu dijadwalkan.
Baca Juga: Ganjil Genap di Jakarta, Anies Baswedan: Belum Diberlakukan Kembali
Kedua Korea melakukan panggilan melalui kantor penghubung antar-Korea setiap hari pada jam 9 pagi dan 5 sore sejak kantor dibuka di kota perbatasan Kaesong pada bulan September 2018 lalu.
Kantor yang didirikan untuk mengurangi ketegangan antara kedua belah pihak itu, telah ditutup sementara sejak akhir Januari 2020 lalu karena wabah virus corona, namun panggilan dan komunikasi terus berlanjut.
Bahkan, adik perempuan dari pemimpin yang paling berpengaruh di Korea Utara, Kim Yo-jong baru-baru ini memperingatkan sejumlah konsekuensi, jika Seoul gagal mencegah kelompok sipil yang lari mengirim balon membawa selebaran propaganda di atas Zona Demiliterisasi.
Baca Juga: Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19, Polsek Padamara Purbalingga Budidaya Ikan
Mereka juga menekankan akan menutup kantor penghubung, secara permanen, dan menutup taman industri yang telah lama ditangguhkan di Kaesong hingga membatalkan perjanjian militer lintas batas 2018 lalu.
Korea Utara memang telah lama mempermasalahkan peluncuran balon itu, dan menyebut mereka sebagai 'aksi perang'.
Mereka memperingatkan Seoul untuk menghentikan kegiatan tersebut.
Baca Juga: Pelaku Wisata Purbalingga Desak Bupati Buka Kembali Sektor Pariwisata
Balon-balon itu biasanya membawa pamflet yang mengutuk rezim yang tertutup, pelanggaran hak asasi manusia, dan kepemimpinan Kim.
Dengan mempromosikan demokrasi dan kapitalisme serta tongkat memori USB dan uang kertas sebesar 1 dolar untuk mendorong penduduk Korea Utara untuk mengambilnya.
Hanya beberapa jam setelah Kim Yo-jong mengeluarkan ancaman, Kementerian Unifikasi mengungkapkan rencananya untuk memperkenalkan undang-undang yang melarang peluncuran balon sebagai tanggapan dari protes yang dilayangkan pihak Korea Utara.
Baca Juga: Timnas Indonesia akan Hadapi 3 laga terakhir di Kualifikasi Piala Dunia 2022
Meskipun Seoul berjanji untuk melakukan hal itu, Departemen Front Bersatu Korea Utara, yang bertanggung jawab atas urusan antar-Korea, merilis pernyataan pada hari berikutnya bersumpah untuk menerapkan kata-kata Kim Yo-jong ke dalam tindakan.
Korea Utara telah meningkatkan ancamannya sejak itu, juru bicara negara itu, Rodong Sinmun yang mengutuk peluncuran balon itu lebih buruk daripada provokasi militer dan sebagai 'ancaman serius' terhadap kepemimpinan dan sistemnya.
Baca Juga: Seorang Bayi Perempuan Positif Covid-19 di Cirebon
Menurut Departemen Pertahanan, jalur komunikasi militer antara kedua Korea itu telah beroperasi secara normal.(*)