Network
Lensa Purbalingga - Langkah Kementerian Sosial (Kemensos) dalam membuat jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dipermulus jalannya oleh DPR RI Komisi VIII.
Usulan anggaran Kemensos untuk tahun 2022 disetujui wakil rakyat pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Senin 20 September 2021.
Baca Juga: Menolak Dikarantina di eks SMPN 3 Purbalingga, Siswa SMPN 4 Mrebet Akhirnya Dikarantini Disekolah
Total anggaran senilai 78,25 triliun rupiah disetujui pada Raker tersebut. Selain Kemensos, hadir juga Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Dari total anggaran tersebut, kami anggarkan sebesar Rp74,08 triliun (94,67%) untuk Belanja Bansos" kata Mensos Risma.
Dia memaparkan, belanja bansos di sini meliputi untuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan pemberdayaan Komuditas Adat Terpencil (KAT), bantuan korban bencana, Rehabilitasi Sosial RTLH, alat bantu aksesibilitas, dan sebagainya.
Dia juga menambahkan, sebesar 0,66% dialokasikan untuk Belanja Pegawai, 0,36% untuk Belanja Barang Operasional, sebesar 4,18% untuk Belanja Barang Non-Operasional (honor pendamping; bantuan operasional untuk LKS, SLRT; program Atensi), dan sebesar 0,13% untuk Belanja Modal.
Baca Juga: Lihat Ganjar Pranowo Makan Mie Ayam di Pinggir Jalan, Komentar Bupati Banyumas Bikin Ngakak Warganet
Paling tidak Kemensos mengalokasikan anggaran untuk Program Perlindungan Sosial sebesar Rp77,15 triliun.
