Network
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hartono Laras menyatakan, Kemensos sudah menerbitkan berbagai petunjuk pelaksanaan, agar pemda memiliki keleluasaan dalam mengusulkan penerima bansos.
Melansir dari laman Kemsos.go.id Kamis (29/4), seperti dalam surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin Nomor: 1432 tanggal 17 April 2020, tentang Alokasi Pagu Penerima Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai), disebutkan bahwa usulan calon penerima Bansos Tunai dari Non DTKS adalah keluarga yang terdampak pandemi COVID-19, dengan dilengkapi data lengkap (BNBA, NIK, dan No. HP).
“Pemda juga bisa menjadikan surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai acuan untuk mengusulkan penerima bansos di luar DTKS,” kata Hartono.
Namun demikian, surat Edaran KPK No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat, tanggal 21 April 2020, juga dapat digunakan sebagai acuan dalam penyaluran Bansos bagi masyarakat diluar DTKS.
“Surat Edaran KPK memperbolehkan penyaluran bansos baik berupa uang maupun barang, serta bentuk lainnya, untuk masyarakat miskin yang berada di luar DTKS,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, Kemensos berharap agar jangan sampai bansos yang berbasis APBN dari berbagai K/L, menumpuk kepada satu atau beberapa keluarga penerima bantuan.
Sedangkan untuk bansos dari APBD, pemerintah daerah dipersilahkan untuk menetapkan siapa saja yang akan menerimanya.
“Jadi daerah tidak perlu ragu, tidak perlu takut, atau khawatir. Karena bansos dari daerah kan anggarannya dari APBD. Silakan saja, ditetapkan siapa-siapa yang akan menerima bansos di daerah,” tandasnya.
Oleh sebab itu, bagi daerah yang masih belum mengusulkan, diimbau untuk segera mengusulkan nama-nama penerimanya, agar Bansos bisa cepat disalurkan kepada yang membutuhkan.(*)
