Lensa Purbalingga - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) berencana akan mempercepat penataan pejabat.
Pasalnya, Tiwi melihat geliat pembangunan di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 belum terasa.
Bupati Tiwi juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Apalagi saat ini sudah berada di hampir di pertengahan tahun anggaran atau hampir enam bulan pemerintahan," kata Bupati Tiwi pada acara halalbihalal dengan Pimpinan OPD di Pendapa Dipokusumo, Senin 17 Mei 2021.
Baca Juga: Tenaga Kesehatan Berduka, Kepala Puskesmas Bobotsari Purbalingga Meninggal Karena Covid 19
Tiwi menyebutkan, kendati menurut aturan bupati dan wakil Bupati terlantik bisa melakukan penataan setelah enam bulan, dirinya mengaku telah teleconference kepada Menteri Dalam Negeri.
Menteri menyebut bupati boleh membuat diskresi dengan melakukan penataan lebih cepat karena banyak kekosongan jabatan.
“Karena banyak kekosongan pejabat dan agar pembangunan tidak terhambat, Kemendagri memberi akan memberi izin,” ujarnya.
Baca Juga: Berusaha Kabur Saat Ditangkap, Dua Pelaku Jambret di Purbalingga Didor Kakinya
Saat ini, lanjut Tiwi, banyak jabatan kepala OPD di lingkungan Pemkab Purbalingga yang kosong karena pejabat lama memasuki masa pensiun.
Masing-masing Kepala DPUPR, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinkominfo, Kepala DKPP, dan Direktur RSUD Goeteng Taroendibrata. Bahkan di akhir tahun 2021 diperkirakan ada 8 kekosongan.
“Itu belum termasuk bila Kepala Kesbangpol dan BPBD naik menjadi Eselon II. Kalau ini tidak cepat diisi akan menghambat jalannya pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan Purbalingga,” ujarnya.
Baca Juga: Pengunjung Obyek Wisata Membludak, Tiga Wisatawan Lembah Asri Serang Purbalingga Reaktif
Bupati Tiwi juga menuturkan geliat pembangunan di tahun 2021 belum begitu terasa.
Oleh karenanya, Bupati ingin agar ada evaluasi terkait dengan sejauh mana program-program yang sudah diimplementasikan oleh masing-masing OPD.
“Saya minta agar segera diadakan Rakor POK (Pengendalian Operasional Kegiatan, red) dengan pimpinan-pimpinan OPD,” ujarnya.***