Lensa Purbalingga - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti menyampaikan bahwa Mall Pelayanan Publik (MPP) akan segera beroperasi pada 2022.
"Ibu Bupati menugaskan kepada kami setidaknya pada pertengahan 2022 nanti MPP Purbalingga sudah dapat operasional. Kita bersama OPD terkait terus melakukan langkah percepatan," kata Herni saat acara Sosialisasi dan Inventarisasi Penyelenggaraan MPP Kabupaten Purbalingga, di Ruang Rapat Bupati, Selasa 23 November 2021.
Baca Juga: Ini Daftar Nama Pelamar Jabatan Pimpinan OPD Purbalingga yang Lolos Syarat Administrasi
Herni menjelaskan, MPP merupakan program prioritas tahun 2022 dan masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Purbalingga.
MPP diprioritaskan lantaran keberadaannya akan mempermudah masyarakat Purbalingga untuk menerima pelayanan.
“Target kita bukanlah terbangunnya MPP, tetapi bagaimana layanan kita jauh lebih baik dari sekarang, baik dari sisi waktu, dari sisi biaya, dari sisi kepastian. Inilah sebetulnya keinginan pengguna layanan kita, mereka butuh kepastian.” Jelasnya.
Baca Juga: Karena Api Seteplok, Sebuah Rumah Di Purbalingga Ludes Terbakar
Efisiensi waktu, biaya, dan kepastian pelayanan inilah yang akan membuat warga masyarakat lebih terdorong untuk mengurus administrasi.
Dia mengajak kepada OPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga, instansi vertical, BUMN, BUMD, untuk bersama mewujudkan pelayanan yang sudah baik menjadi lebih baik.
“Roh dari MPP tidak hanya sekedar menyatukan layanan dari instansi vertikal, BUMN, BUMD, pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Tetapi tujuan utamanya adalah meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi yang efeknya akan meningkatkan nilai investasi yang berimbas mensejahterakan masyarakat Purbalingga.” katanya.
Baca Juga: Dukung Percepatan Vaksinasi di Purbalingga, Mobil Polisi Digunakan Antar Jemput Lansia
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III, Muhammad Yusuf Kurniawan yang hadir pula dalam acara tersebut mengatakan, tujuan dari diberdirikan ya MPP adalah untuk melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.
Dia mengatakan, MPP akan mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan.
"Sejak 2018 telah ada 124 kabupaten/kota yang menandatangani komitmen pembentukan MPP. Dan telah ada 46 MPP yang diresmikan," jelas Muhammad Yusuf Kurniawan.
Baca Juga: Pilu! Rumah Nenek Sebatang Kara di Purbalingga Ludesa Terbakar
Purbalingga akan menjadi kabupaten berikutnya di Jawa Tengah yang memiliki MPP mengikuti Banyumas, Kebumen, Batang, Surakarta, Jepara, Pati, Salatiga, Kendal dan Blora.***