Lensa Purbalingga - Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) mengungkapkan beberapa strategi agar warga Purbalingga bisa keluar dari kemiskinan.
Bupati Purbalingga menyampaikan hal ini menyusul tren kemiskinan di Purbalingga yang terus meningkat.
“Dua tahun ini angka kemiskinan meningkat akibat dari dampak pandemic Covid-19. Dan peningkatan ini terjadi di seluruh daerah termasuk secara nasional,” kata Bupati Tiwi, Rabu 22 Desember 2021.
Baca Juga: Kepala Bappelitbangda Purbalingga: Ada 49 Desa Miskin plus 25 Desa Miskin Ekstrim di Kota Perwira
Dalam Rapat Koordinasi yang membahas terkait kemiskinan bersama jajaran Kepala OPD, Bupati Tiwi mengatakan, angka kemiskinan di Purbalingga sebenarnya sempat berada di titik terendah pada 2019 yaitu sebesar 15,03 persen.
Namun, menurut Bupati Tiwi, bada pandemi pada awal 2020 membuat angka kemiskinan di Purbalingga kembali naik.
Pada 2020, angka kemiskinan di Purbalingga naik 0,87 persen menjadi 15,90 persen. Angka tersebut terus meroket hingga pada 2021 tercatat angka kemiskinan di Purbalingga mencapai 16,20 persen.
Baca Juga: Gunakan Standar Ketat, Pengadaan Perangkat Desa Rajawana Purbalingga Meloloskan 1 Peserta
Tiwi menambahkan, meski angka kemiskinan di Purbalingga terus meningkat dalam duabtahun terakhir, namun, indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan dari 0,44 persen menjadi 0,42 persen. Sedangkan tingkat kedalaman kemiskinan turun dari 2,32 persen menjadi 2,1 persen.
Merujuk dari data di atas, Bupati Tiwi lantas memaparkan beberapa langkah strategis yang bisa diambil Pemkab Purbalingga.
Pertama, menurut Tiwi, Pemkab Purbalingga mesti memiliki basis data yang akurat.
Baca Juga: Libur Nataru, Polres Kebumen Imbau Warga Tidak Bepergian
Dalam mengambil kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan, Pemkab Purbalingga tidak bisa semata-mata hanya berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari pusat yang kerap menimbulkan perbedaan dengan kondisi nyata.
Kalau bicara data, ujung tombaknya ada di desa. Sesuai aturan, desa bisa gunakan dana desanya untuk melakukan pendataan. Saya minta Bu Sekda awal tahun 2022 surati desa-desa untuk bisa lakukan pendataan warga miskin.
"Untuk menghimpun basis data, nantinya Pemkab Purbalingga juga perlu melibatkan Ketua RT agar datanya lebih netral. DTKS ini harus bisa disandingkan dengan data milik Pemkab Purbalingga agar warga miskin yang tak tercatat dalam DTKS tidak "kapiran," ujarnya.
Baca Juga: Heboh! Mayat Laki-laki Ditemukan Warga di Area Persawahan Desa Karangnangka Purbalingga
Kedua, Bupati Tiwi menjelaskan, ada sumber dana selain APBD yang bisa diolah untuk mengentaskan kemiskinan seperti CSR dari perusahaan-perusahaan.
Untuk itu, Tiwi berkomitmen untuk menyelesaikan Perda CSR dan pembentukan Tim Pengelola CSR.
Selain itu, bisa pula melakukan koordinasi dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan di masing-masing OPD hingga desa perlu dibentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat).
“Ini potensi yang luar biasa. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Kita harus memikirkan sumber-sumber dana lain untuk penanggulangan kemiskinan,” katanya.
Baca Juga: Peringati Hari Ibu, Satlantas Polres Purbalingga Bagikan Sembako Kepada Pekerja Wanita
Tiwi mengatakan, dengan sokongan dana di luar APBD tersebut, alokasi APBD bisa diarahkan untuk desa yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrim.
Tiwi menjelaskan, setidaknya ada 62 desa dari 224 desa yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrim di Kabupaten Purbalingga.
Baca Juga: Tragis! Kecelakaan Maut di Bobotsari Purbalingga Satu Meninggal Dunia, Satu Kritis
Kemudian, Tiwi juga menjelaskan mengenai pemberdayaan mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di wilayah Purbalingga untuk membantu mempercepat pelaksanaan program-program tersebut.
“Pemkab Purbalingga rangkul para local hero untuk jadi lokomotif mengatasi kemiskinan dan pengangguran,” katanya.
Terakhir, sebagai buah dari semua itu apabila terlaksana, Tiwi akan memberikan penghargaan kepada desa yang bisa mengentaskan kemiskinan di wilayahnya.***