Lensa Purbalingga - PT Victoria Beauty Industrial di Desa Bajong, Kecamatan Bukateja, Purbalingga diketahui belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Hal tersebut terkuak saat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pubalingga melakukan inspeksi mendadak (sidak), Kamis 13 Januari 2022.
"Ya benar, PT Victoria Beauty Industrial di Desa Bajong Purbalingga belum punya IMB," kata Wakil Ketua DPRD yang juga Wakil Ketua Banggar, Aman Waliyudin.
Baca Juga: Dua Rumah di Desa Selogiri Kebumen Rusak Diterjang Tanah Longsor
Dia menyampaikan bahwa perusahaan tersebut sebenarnya sangat potensial karena bisa menampung sekitar 10.000 pekerja.
Nilai investasi yang ditanamkan juga mencapai Rp 356 Miliar. Izin perusahaan tentunya juga harus diselesaikan.
“Namun ada sejumlah prosedur yang belum dilaksanakan. Diantaranya IMB atau ,” ungkapnya.
Baca Juga: Vaksinasi Anak, Binda Jateng Targetkan 9000 Anak Tervaksin
Dia menegaskan kendati keberadaan investor untuk membuka lapangan pekerjaan di Purbalingga diperlukan, namun kepatuhan terhadap aturan juga harus dilaksanakan.
Mulai dari undang-undang, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten juga harus dijalankan. “Hal ini untuk menghindari terjadinya persoalan di masa mendatang,” ungkapnya.
Baca Juga: Polda Jateng Selidiki Dugaan Oknum Polisi di Purbalingga Ikut Bermain BPNT, Ini Hasilnya
Anggota Banggar DPRD Purbalingga Karseno menambahkan ada indikasi terjadinya sejumlah pelanggaran perizinan yang ditemukan.
Hal tersebut harus mendapatkan perhatian. Jika memang ada sanksinya harus ditegakkan.
“Kami akan melakukan pengecekan juga di perusahaan lain terkait prosedur perizinan dan ketataan terhadap aturan,” tandasnya.
Baca Juga: Gadis 17 Tahun di Purbalingga Yang Dilaporkan Hilang Ditemukan di Yogyakarta
Kepala Dinas DPMPTSP Purbalingga Anto Susanto yang juga ikut dalam kunjungan tersebut membenarkan PT Victoria Beauty Industrial belum miki IMB.
Pihaknya akan melayangkan surat dan menyampaikan kepada investor untuk segera melengkapinya.
“Di satu sisi kami tidak akan mempersulit investasi yang menyerap tenaga kerja. Namun di sisi lain kami minta sejumlah persyaratan yang mengacu aturan harus dilengkapi,” imbuhnya.***