Lensa Purbalingga - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga menyalurkan 1.287,81 ton beras bantuan dari pemerintah pusat.
Ribuan ton beras tersebut dibagikan kepada 128.871 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang meliputi rumah tangga miskin di wilayah Purbalingga.
"Penyaluran 1.287,81 ton beras di bulan Ramadhan hingga Idul Fitri nanti, sekaligus menjadi bagian dari upaya pengendalian harga beras agar tetap stabil dan rasional," kata Sekda Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, Kamis 13 April 2023.
Baca Juga: Jadwal Buka Puasa Purbalingga Hari Ini Lengkap dengan Doa Buka Puasa, Jumat 14 April 2023
Sekda menjelaskan, Beras Bantuan Pangan ini merupakan salah satu program dan upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan.
"Bantuan beras dari pemerintah pusat ini merupakan cadangan beras yang selama ini dititipkan dan dikelola oleh Bulog, dalam hal ini Bulog Banyumas," terangnya.
Alhamdulillah bulan Ramadhan tahun ini kita berhasil menjaga harga kebutuhan pokok tetap rasional jika dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya.
"Jikalaupun ada kenaikan pada beberapa jenis kebutuhan pokok, tetap berada pada porsi yang rasional dan relatif terjangkau," ungkapnya.
Ia merinci, masing - masing KPM, nantinya akan menerima bantuan sejumlah 10 kg setiap bulannya selama 3 bulan berturut - turut.
Sehingga total mereka akan mendapat 30 kg/KPM dalam rentang waktu 3 bulan terhitung mulai bulan April 2023 ini.
"Adapun proses penyerahan pada bulan April ini dilaksanakan mulai hari ini tanggal 12 sampai dengan 29 April 2023 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan," lanjutnya.
Baca Juga: ASN Purbalingga Dilarang Terima Hadiah Berupa Uang, Bingkisan hingga Parcel Lebaran
Kepala OPD Sekda berpesan terkait dan para camat serta para Kepala Desa dapat bersinergi dengan baik agar penyerahannya dapat segera selesai dengan baik.
"Saya minta ini dapat dilaksanakan dengan konsep pelayanan publik sebaik mungkin," tuturnya.
Baca Juga: Dinperindag Purbalingga Masih Temukan Pedagang Jual Minyak Goreng Merk Minyakita di atas HET
Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga, Muhammad Najib menjelaskan selain untuk menjaga ketahanan pangan, mengurangi beban dan menstabilkan harga.
Bantuan ini juga untuk menangani kerawanan pangan, seperti kemiskinan, stunting dan gizi buruk. KPM merupakan keluarga miskin dengan sumber data dari Kemensos.
"Data tersebut hanya ada sekitar 102 ribu KPM namun setelah kita cek di lapangan ternyata jumlahnya mencapai 128 ribu KPM, kurang lebih ada selisih sekitar 26 ribu," imbuhnya.***