Network
Lensa Purbalingga - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga agar segera mengusut tuntas dugaan politik uang yang dilakukan oleh kubu 01.
Pasalnya, praktik pemberian uang (Money Politic) dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga: PUPR Bakal Ngebut Nih! Realisasi Program Sejuta Rumah Targetkan 900 Ribu Unit Hingga Akhir Tahun
Tim Hukum 02, Endang Yuliyanti menyampaikan, kedatangannya bertujuan meminta klarifikasi terkait progres atas laporan yang kami sampaikan.
Terutama laporan pada tanggal 8 malam dan 9 Desember, terkait money politik yang berjumlah 13 perkara.
Baca Juga: Hasil Swab Pengawas TPS Belum Keluar Tetap Bertugas, KPPS dan Saksi Jalani Isolasi Mandiri
"Ini penting bagi komitmen kami. Kami ingin tau sejauh mana Bawaslu dan Gakkumdu menindaklanjuti," katanya usai menemui Komisioner Bawaslu, Jumat 11 Desember 2020.
Endang juga megakatan, kedatangannya juga mendorong Bawaslu dan Gakkumdu agar profesional dan serius menangani laporan kami.
Baca Juga: Nakes Positif Covid-19, Pelayanan Lima Puskesmas di Purbalingga Tutup
"Kami berikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai tidak tegas. Bisa jadi presiden buruk, karena perkara ini telah booming di Kabupaten Purbalingga," imbuhnya.
