Network
Adi menambahkan, selain mengawasi distribusi barang, pihaknya juga tengah memeriksa prosedur pengadaan yang sudah melalui tahapan pelelangan lewat LPSE.
"Untuk prosedur pelelangannya antara dinas dan LPSE nanti harus kita awasi juga. Apakah sudah sesuai atau tidak, jangan sampai angka yang milyaran ini yang seharusnya melalui lelang malah jadi penunjukan juga," imbuhnya.
Baca Juga: Gadaikan Motor Pinjaman, Ibu Muda di Purbalingga Ditangkap Polisi
Adi berharap, dengan adanya kontrol dan pengawasan ketat dari DPRD maka tidak ada lagi isu yang mencuat seperti halnya dugaan 'bisnis modul' oleh oknum-oknum di Dinas Pendidikan yang sempat viral beberapa waktu belakangan ini.
"Jangan sampai ada oknum-oknum yang dalam tanda kutip main untuk pengadaan TIK ini. Jadi yang seharusnya speknya qualified kemudian malah tidak sesuai. Sehingga anggaran yang besar ini nanti akan sia-sia kalau kami tidak melakukan pengawasan," pungkasnya.***(Gilang).
