Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Purbalingga Tercatat 20.283

- 1 Desember 2021, 19:44 WIB
Kepala Bappellitbangga Kabupaten Purbalingga, Drs Suroto MSi saat   Pemkab Purbalingga meluncurkan program 'Gerakan Mageh Padha Sekolah (GMPS) di Pendopo Dipokusumo, Rabu 1 Desember 2021.
Kepala Bappellitbangga Kabupaten Purbalingga, Drs Suroto MSi saat Pemkab Purbalingga meluncurkan program 'Gerakan Mageh Padha Sekolah (GMPS) di Pendopo Dipokusumo, Rabu 1 Desember 2021. /Kurniawan./

Baca Juga: Pabrik Kayu di Kaligondang Purbalingga Terbakar, Kerugian Capai Rp 20 Juta

Angka ATS yang tinggi di Purbalingga yang mempengaruhi angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah tentu akan berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karenanya penanganan ATS tetap jadi prioritas Pemkab Purbalingga.

Tim GMPS akan mendapatkan pendampingan dari Unicef dengan mitranya Institut Teknologi Dan Bisnis (ITB) Semarang beserta para fasilitator.

Baca Juga: Astaga! Tiga Pemotor Luka-luka Akibat 'Adu Banteng' di Ruas Jalan Desa Kedunglegok Purbalingga

Arah kebijakannya yakni mengembalikan anak putus sekolah ke sekolah formal, mendorong semakin banyak terbentuk dan beroperasinya PKBM guna memperluas layanan sekolah melalui kejar paket serta pendidikan kecakapan hidup atau life skill untuk menunjang kemampuan ekonominya dalam mengarungi kehidupan sehari-hari.

“Untuk mewujudkan sukses penanganan ATS, saya minta agar Dinpermasdes dan unsur dari desa untuk ikut mendampingi. Dindikbud diminta untuk memantau, memfasilitasi serta kolaborasi dengan Dindikbud Jateng untuk memastikan anak dapat menyelesaikan sekolahnya. Secara berkala kami akan mengevaluasi progres penanganan ATS ini,” katanya.

Baca Juga: Unik! Arisha Puteri Braling Bisa Mendahului Postingan Bupati Purbalingga saat Bertemu Habib Lutfi

Sementara Kepala Perwakilan Unicef wilayah Jawa - Bali, Ermi Ndoen mengungkapkan GMPS merupakan gerakan moral bersama untuk memenuhi cita-cita anak-anak, untuk mempunyai hak pendidikan yang sama.

"Kita tidak melihat angka 20.283 (ATS), tapi kita berfikir bahwa tidak boleh satu anak pun di Purbalingga yang tidak mendapatkan hak pendidikannya," katanya.***

Halaman:

Editor: Kurniawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah