Network
Baca Juga: Bandara JBS Purbalingga Tak Jadi Beroperasi 1 Juni 2022, Ternyata Ini Penyebabnya
Selain melalukan verifikasi dan validasi ulang, Tiwi juga meminta jajarannya untuk mendata warga miskin yang belum tercatat dalam data yang sudah ada.
Tiwi mengatakan, dari sisi anggaran daerah, Pemkab sudah menganggarkan 18 Milyar rupiah pada APBD tahun 2022 untuk jaminan kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Nahas, Santri Al Istiqomah Kebumen Meninggal Dunia Saat Mandi di Saluran Irigasi
Tiwi berpesan, dalam realisasi anggaran tersebut, harus bisa mengcover pembayaran premi Penerima Bantuan Iuran BPJS (PBI BPJS) sebanyak 37 ribu masyarakat miskin.
Karena, lanjut Tiwi, hingga saat ini baru sekitar 23 ribu warga miskin yang bisa tercover.
Penyebabnya, karena data diri dari warga yang didaftar tidak valid saat diverifikasi.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Purbalingga Hari Ini, Kamis 2 Juni 2022, Pagi Berawan, Siang Sore Malam Hujan Ringan
Menyikapi hal ini, Tiwi meminta jajarannya berkoordinasi dengan baik agar seluruh warga bisa tercover Iuran BPJS PBI.
“Saya minta Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dindukcapil Purbalingga saling berkoordinasi saat mengusulkan penerima bantuan. Supaya dipastikan NIK dan data-data calon penerima manfaat valid, agar nantinya tidak ada lagi usulan yang ditolak,” kata Tiwi.
