Network
Lensa Purbalingga - Empat tuntutan disampaikan Forum Lintas Kelembagaan Purbalingga (FLKP) kepada pemerintah saat audensi di DPRD Purbalingga.
Empat tuntutan yang disampaikan FLKP Purbalingga terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang kenaikan harga BBM bersubsidi.
Baca Juga: FLKP Minta DPRD Purbalingga Sampaikan ke Pemerintah Pusat Agar Mencabut Kenaikan Harga BBM
Empat tuntutan yang kami sampaikan, pertama kami menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Karena ini memberatkan ekonomi masyarakat.
"Tidak hanya itu, kondisi ini membuat harga komoditas naik dan daya beli masyarakat melemah. Kemiskinan bertambah," kata koordinator FLKP Icus Susilo.
Tuntutan kedua adalah meminta pemerintah dalam hal ini secara serius memberantas mafia BBM.
"Kami minta pemerintah serius memberantas mafi BBM," ungkapnya.
Baca Juga: Tiga Kerajaan Islam Di Jawa Mengakui Eksistensi Perdikan Cahyana Purbalingga
Lanjut Icus, tuntutan ketiga meminta agar dalam hal ini, pemberian Bansos sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bisa tepat sasaran.
