"Banyak masyarakat yang mengadu kepada kami (lembaga) pemberian bansos tidak tepat sasaran," terangnya.
Baca Juga: Ini Dia Beslit dari Raden Patah untuk Wali Perkasa, Orang Purbalingga yang Membangun Masjid Demak
Sementara tuntutan keempat meminta pemerintah melakukan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga yang tidak efektif.
"Efisiensi tersebut bisa digunakan untuk membantu mensubsisdi harga BBM. Dengan demikian tidak ada kenaikan BBM yang memberatkan masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: SGN Purbalingga Gelar Pelatihan Juleha Bersertifikat, Targetkan RPH Halal
Mengapa kami sampaikan hal ini kepada DPRD Purbalingga, hal ini supaya wakil rakyat menyampaikan tuntutan kami ke pemerintah pusat.
“Tuntutan ini kami sampaikan kepada DPRD Purbalingga supaya apa yang jadi aspirasi masyaralat melalui lembaga diteruskan ke pemerintah pusat," jelasnya.
Menanggapi hal demikian, Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan langsung menindaklanjuti dengan membuat berita acara terkait tuntutan FLKP tersebut.
Pernyataan sikap yang juga ditandatangani Ketua DPRD Purbalingga tersebut langsung dikirimkan kepada pemerintah pusat, Presiden Jokowi.