Network
Lensa Purbalingga - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga, Ir Suprih Handayani meminta, agar kerjasama dengan jajaran Pemda tetap berlanjut pada sensus penduduk offline.
Ia mengatakan, berdasarkan sensus yang dilakukan secara online di pertengahan Februari hingga Mei 2020 hanya menghasilkan 26% atau 244.483 jiwa, dan masih menyisakan 74% penduduk Purbalingga yang belum terdata.
Menurutnya, hasil sensus sangat membantu dalam pembangunan manusia.
Baca Juga: Simak! Syarat dan Cara Mengurus SIKM bagi Warga Domisili non DKI Jakarta yang Hendak ke Ibu Kota
Sehingga, perlu dilakukannya sensus secara offline di bulan September.
Namun, karena adanya refocusing anggaran, maka yang semula menggunakan metode wawancara, akan dilakukan perubahan menjadi drop and pick up.
“Kita drop draf melalui RT dan mengambil kembali. Pengolahan datanya dilakukan tahun depan karena keterbatasan anggaran. Jadi dengan terpaksa BPS belum bisa menyajikan data tahun ini,” kata Handayani, dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi BPS Kabupaten Purbalingga, di Pendopo Dipokusumo, Kamis 18 Juni 2020.
Baca Juga: Masuk New Normal, Bupati Tiwi Siapkan Perbub di Sektor Pariwisata
Selain itu, tanggal 15 Juni sampai 15 Juli, BPS menurunkan petugas untuk survey updating data potensi desa.
“Kita juga akan mendata dampak Covid 19 terhadap ketenagakerjaan, akan dilakukan Survei Angkatan Kerja Nasional atau Saknas di bulan Agustus 2020 nanti,” katanya.
