Network
Lensa Purbalingga – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE, B.E.Con, MM bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Purbalingga mengikuti rapat koordinasi (rakor) penanganan Covid-19 dengan Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, secara virtual pada Selasa, 30 Juni 2020.
Dalam pengarahannya, Presiden Jokowi meminta agar Bupati/walikota se-Jawa Tengah untuk tidak mengendurkan penanganan dan pencegahan Covid-19.
Menurut presiden, ancaman Covid-19 sejatinya belum berakhir, karena dilatarbelakangi penambahan kasus harian yang masih cukup tinggi di beberapa provinsi.
Baca Juga: Pilkada Serentak 2020, Simak Jadwal Tahapannya
Baca Juga: Tolak RUU HIP, MPC PP Purbalingga Bentuk Kampung Pancasila
Baca Juga: Bupati Tiwi Kukuhkan Kepengurusan Mannahadh Fannan Solidarity
Kondisi ini harus tetap diwaspadai agar tidak muncul gelombang kedua penularan Covid-19.
"Ancamannya masih tinggi, kondisinya juga berubah-ubah masih sangat dinamis. Kita harus menjaga jangan sampai muncul gelombang kedua. Jangan sampai muncul second wave. Saya titip, yang kita hadapi ini bukan urusan krisis kesehatan saja, tapi juga masalah ekonomi. Krisis ekonomi," tegas Presiden Jokowi.
Presiden meminta agar strategi intervensi yang berbasis lokal diterapkan dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini.
Baca Juga: Miris! Balita Berusia 18 Bulan Dikurung di Kandang Anjing
Baca Juga: Harganas Ke-27, Purbalingga Laksanakan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor
Menurut Presiden, strategi tersebut lebih efektif daripada melakukan karantina atau isolasi di tingkat kabupaten atau kota.
“Strategi intervensi yang berbasis lokal, jadi mengarantina, mengisolasi RT, mengisolasi RW, mengisolasi kampung atau desa itu lebih efektif daripada kita mengarantina kota atau kabupaten. Ini lebih efektif. Jadi strategi ini agar kita pakai bersama-sama sehingga kita harapkan terjadi penurunan di Rt maupun di R0,” kata Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga berpesan kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar segera mengeluarkan anggaran-anggaran yang berkaitan dengan kesehatan.
Menurut Presiden, hal tersebut berkaitan dengan peredaran uang di masyarakat.
Baca Juga: Serangan Pesawat Tak Berawak AS Tewaskan Komandan IRGC, Iran Terbitkan Surat Penangkapan Trump
Selain anggaran di bidang kesehatan, Presiden juga meminta agar belanja bantuan sosial (bansos) juga segera dikeluarkan.
Hal ini penting agar jaring pengaman sosial atau social safety net bagi masyarakat terpenuhi, terutama mereka yang terkena dampak dari Covid-19 ini.
“Ketiga, yang berkaitan dengan stimulus ekonomi terutama untuk usaha mikro, usaha kecil, ini betul-betul juga provinsi, kabupaten, dan kota juga harus melihat lapangannya. Anggaran untuk ini juga siapkan. Pemerintah pusat juga menyiapkan, provinsi menyiapkan, kabupaten menyiapkan, kota menyiapkan. Ini berlapis-lapis seperti ini sehingga tidak ada yang tercecer. Tiga hal ini segera keluarkan dari APBD kita sekali lagi agar peredaran uang di masyarakat semakin besar,” jelasnya.
Baca Juga: Bawa Sabu, Residivis Curat Ditangkap Polisi
Baca Juga: LPKP Sangga Langit Nyatakan Sikap Tolak RUU HIP
Tak hanya di daerah, sebelumnya Presiden juga telah memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga agar segera mengeluarkan belanja-belanja yang ada.
Jokowi mengatakan, dirinya bahkan memantau langsung soal anggaran tersebut sehingga mengetahui betul berapa yang sudah terserap.
“Kalau masih rendah, saya telepon langsung saya tegur menterinya atau kepala lembaganya. Karena memang jangan kita biarkan uang yang beredar ini semakin kering atau semakin sedikit. Harus terus belanja-belanja itu kita dorong agar peredaran uang yang ada di masyarakat semakin banyak,” paparnya.***
