Ketua FPDIP DPRD Purbalingga Bantah Pembahasan RAPBD 2023 Tidak Transparan, Penetapan Minta Dijadwalkan Ulang

- 22 November 2022, 19:38 WIB
Rapat Paripurna tentang pandanga umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD 2023, 29 September 2022.
Rapat Paripurna tentang pandanga umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD 2023, 29 September 2022. /Humas DPRD Purbalingga.

Menurutnya dinamika politik merupakan hal yang wajar. Termasuk pemahaman aturan tentang penyusunan dan pembahasan RAPBD dikembalikan kepada masing-masing anggota dewan.

“Saya bersepakat agar penetapan RAPBD tahun 2023 dilaksanakan bersama sama antara eksekutif dan legislatif," ungkapnya.

Mengenai jadwal penetapan RAPBD tahun 2023, dia mengatakan akan menunggu rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Purbalingga.

Baca Juga: Rapat Paripurna Persetujuan RAPBD 2023 Purbalingga Ditunda, Ada Apa? Ini Penyebabnya

Diberitakan sebelumnya, rapat paripurna persetujuan bersama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 Kabupaten Purbalingga ditunda DPRD setempat.

Jadwal Rapat Paripurna persetujuan bersama RAPBD 2023 Kabupaten Purbalingga tersebut seharusnya dilaksanakan pada hari ini, Senin 21 November 2022.

Namun, berdasarkan surat nomor 172.1 439 2022 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan pada 18 November 2022, Rapat Paripurna persetujuan RAPBD 2023 tersebut ditunda.

Baca Juga: Pilkades Serentak di Purbalingga Berjalan Aman dan Kondusif, Berikut Nama-Nama Kades Terpilih

Tiga wakil ketua DPRD Purbalingga, Adi Yuwono (Fraksi Gerindra), Tenny Juliawati (Fraksi Partai Golkar) dan Aman Waliyudin (Fraksi PKB) saat dikonfirmasi menyampaikan alasan kenapa penetapan APBD 2023 ditunda.

"Sejumlah alasan disampaikan terkait penundaan. Salah satunya terkait transparansi pembahasan,” kata ketiganya kemarin.***

Halaman:

Editor: Kurniawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah