Network
Lensa Purbalingga - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga meminta untuk segera dibahas terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diserahkan kepada DPRD.
Salah satu Raperda yang diajukan yakni Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
Pejabat sementara (Pjs) Bupati Purbalingga, Sarwa Pramana SH MSi mengatakan, meski Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular ini tidak termasuk dalam perencanaan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2020, namun Raperda ini mendesak untuk segera dibahas.
Baca Juga: Tak Hanya Lakukan Tes PCR dan Lockdown, Pjs Bupati Purbalingga Instruksikan Ini untuk Tekan Covid-19
“Disusunnya raperda ini dalam rangka menjaga, melindungi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya melindungi dari ancaman wabah Covid-19. Oleh karenanya, diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang terprogram, terencana, dan berkesinambungan dalam penanggulangan penyebaran penyakit menular yang cenderung meningkat,” kata Sarwa di ruang Rapat Paripurna DPRD, pada Senin, 5 Oktober 2020.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Kukuhkan Sarwa Pramana sebagai Pjs Bupati Purbalingga
Ia menyebutkan, pengajuan raperda di luar Propemperda maupun Prolegda ini tidak melanggar ketentuan. Mengingat dalam UU No 12/2011 Jo Pasal 16 Ayat 5 Permendagri No 80 tahun 2015 bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan raperda di luar prolegda dengan pertimbangan untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam.
Selain itu, Pemkab Purbalingga juga mengajukan 2 Raperda lain, yakni Raperda Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Raperda Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purbalingga.
Baca Juga: Kejar Target! Puskesmas di Purbalingga Wajib Laksanakan Tes PCR Mulai Besok
“Kedua Raperda tersebut disusun karena perlunya penyesuaian terhadap diberlakukannya peraturan baru yang berada diatasnya. Peraturan baru tersebut, diantaranya PP nomor 12 tahun 2019, PP nomor 58 tahun 2010, dan Permendagri nomor 3 tahun 2019 tentang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah,” katanya.
Dalam Rapat paripurna DPRD, disampaikan juga Rancangan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemkab Purbalingga dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.
Baca Juga: Polisi Kembali Tangkap Pengedar Obat Terlarang di Purbalingga
Baca Juga: Paslon Tiwi - Dono Kembali Peroleh Dukungan di Pilkada Purbalingga 2020
Baca Juga: Sumbangsih Kemanusiaan, Oji - Jeni Bagikan Ribuan Alat Rapid Test dan Luncurkan KPS
Pjs Bupati Sarwa menyebut proses dan substansi dalam KUA-PPAS 2021 kali ini sangat dipengaruhi oleh berbagai hal.
Pertama, belum membaiknya pandemi Covid 19 dan belum ditemukannya vaksin Covid-19, sehingga diperlukan kesiapan dana yang cukup sebagai dana cadangan dalam menghadapi bencana sosial ini serta pendekatan penganggaran kegiatan dengan pendekatan protokol kesehatan.
Baca Juga: Viral! Wanita Main TikTok di Atas Meja Makan di Gedung Kuliner Banjarnegara
Baca Juga: Peringati Hari TNI Ke 75, Jokowi Apresiasi Kinerja TNI
Baca Juga: Ekspedisi Sisik Naga, Mengungkap Kekayaan Alam Hutan Purbalingga
Sedangkan yang kedua, ia menyampaikan, bahwa turunnya besaran alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan utamanya pendapatan yang bersifat earmark yang mengakibatkan menurunnya kemampuan keuangan riil yang dikelola pemerintah daerah pada tahun 2021.***
