Lensa Purbalingga - Pernerimaan calon pegawai negeri sipil ( CPNS) akan segera dibuka oleh pemerintah.
Adanya kegiatan tersebut biasanya selalu diwarnai kehadiran para calo CPNS setiap tahunnya.
Demi mencegah hal tersebut pemerintah akan mengantisipasi dan mengupayakan dengan sebuah cara.
Baca Juga: Begini Kronologi Mobil Terguling dan Terjun ke Jurang di Kejobong Purbalingga
Seperti yang dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 sudah mengantisipasi percaloan dan sulit ditembus secara curang.
"Sebenarnya tidak mungkin bisa ditembus. Orang mau bayar berapa pun, secara sistem tidak akan mungkin," kata Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR yang diikuti melalui akun Youtube Komisi II DPR RI Channel, di Jakarta, Rabu 24 Maret 2021 seperti dikuti dari ANTARA.
Baca Juga: Kejari Purbalingga Berikan Dampingan Psikolog Kepada Anak Korban Kekerasan
Tjahjo mengatakan setiap penerimaan CPNS selalu ada calo, yaitu orang-orang yang menjanjikan bisa membantu diterima di instansi tertentu.
Baca Juga: Adanya Indikasi Pelanggaran di Dindikbud, DPRD Purbalingga Tindaklanjuti ke Kejaksaan dan Polres
Bahkan, Tjahjo mengaku pada 2019 pernah didatangi sejumlah orang atas perintah seorang calo yang menjanjikan akan mendapatkan surat keputusan khusus dari Tjahjo selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Alhamdulillah orangnya sudah ditangkap. Mereka adalah jaringan. Kami mengimbau masyarakat berhati-hati dengan calo pada setiap penerimaan CPNS," ujarnya pula.
Baca Juga: Usulkan Duet Jokowi-Prabowo 2024, Ini Penjelasan M Qodari
Tjahjo mengatakan modus seorang calo menjanjikan seseorang bisa lolos dalam seleksi CPNS berbagai macam. Sebagian calo adalah mantan pegawai negeri sipil yang kemudian membangun jaringan.
Menurut Tjahjo, bila ada aparatur sipil negara yang terlibat dalam praktik percaloan seperti itu, ancaman sanksi yang dijatuhkan adalah pemecatan.
"Kalau ketahuan ada yang bermain, akan kami pecat," ujarnya lagi.
Baca Juga: Gara-gara Cemburu, Otong Bonyok Dikeroyok Teman-temnnya Usai Pesta Miras
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung juga meminta komitmen pemerintah untuk menghilangkan praktik percaloan dalam penerimaan CPNS.
"Komisi II DPR bersama Kementerian PAN-RB dan BKN sepakat untuk berkomitmen menghilangkan praktik penipuan atau percaloan dalam proses penerimaan CPNS," katanya pula.
Baca Juga: Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka di Jateng Dimulai 5 April, Digelar di 140 Sekolah
Dalam rapat yang juga dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Prof Agus Pramusinto tersebut, mengemuka kebutuhan aparatur sipil negara pada 2021 sebanyak 69.684 orang untuk pusat, dan 671.867 orang untuk daerah.***