Network
Lensa Purbalingga - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) pada Kamis, 6 Januari 2022 terkait kasus E KTP.
Menanggapi hal tersebut, Ganjar Pranowo tak memberikan banyak komentar.
"Aku kudu ngomong opo, yo? (Saya harus berkomentar apa, ya?)" kata Ganjar Pranowo dalam sebuah video wawancara di kanal YouTube televisi swasta nasional, Jumat, 7 Januari 2022.
Baca Juga: LSI: Ganjar Puan itu Pasangan Bisa Jadi Jalan Tengah untuk Capres Cawapres 2024
Ganjar Pranowo nampak meronakan wajah heran dan kemudian pergi meninggalkan wartawan.
Menanggapi hal tersebut, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa laporan terhadap Ganjar ke KPK disinyalir sarat muatan politik.
“Kami mensinyalir tidak terlepas dari berbagai dinamika politik dalam rangka Pilpres 2024 yang akan datang,” kata Hasto Kristiyanto di Gedung Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Januari 2022.
Baca Juga: Gadis Cantik di Purbalingga Rela Jadi Montir, Begini Kisahnya
Hasto menambahkan, Ganjar dilaporkan ke KPK lantaran tahun ini bisa dikatakan memasuki tahun politik.
"Ini karena menjelang tahun politik lalu ada yang menggunakan hal tersebut sebagai ya isu-isu politik," katanya.
Baca Juga: Tragis! Warga Desa Selakambang Purbalingga Tewas Tersengat Listrik Saat Hendak Memetik Daun Randu
Meski demikian, Hasto mengatakan PDIP akan senantiasa menghormati proses hukum yang berlaku.
Hasto juga mengatakan, pihaknya tidak pernah melakukan intervensi terhadap proses penegakan hukum bagi siapapun pelanggar hukum.
Baca Juga: Sempat Kabur, Sopir Truk Penabrak Pelajar hingga Tewas di Kebumen Akhirnya Ditangkap Polisi
Tapi, kata Hasto, penegakan hukum tersebut harus steril dari kepentingan politik.
“KPK, kejaksaan, aparat kepolisian harus bergerak. Pengadilan harus memberikan keputusan yang terbaik berdasarkan aspek keadilan yang substantif, bukan sebagai bentuk gerakan politik,” katanya.
Baca Juga: Wali Kota Bekasi Tersandung Korupsi, KPK Geledah Sejumlah Tempat di Bekasi
Selain Ganjar, kader PDIP yang dilaporkan PNPK adalah Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
PNPK setidaknya melaporkan ke KPK terkait tujuh kasus yang bersinggungan dengan bekas Gubernur DKI Jakarta tersebut.***
