Bansos Pemerintah Pusat Rawan Konflik

- 3 Mei 2020, 18:56 WIB
ILUSTRASI Bansos./foto : HR
ILUSTRASI Bansos./foto : HR /Tim Lensa Purbalingga/

Oleh karena itu, Ganjar mengusulkan agar pemerintah pusat bisa memberikan kelonggaran, dengan menyerahkan bantuan kepada desa yang memahami kondisi dan situasi desanya, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan pendampingan.

Dia juga memberikan alternatif lainnya, yaitu dengan mekanisme kerja lumbung pangan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Instruksikan Dana Bansos Cair Pekan Ini

"Semua bantuan yang diterima desa dikumpulkan menjadi satu, dan dijadikan untuk lumbung pangan, yang nantinya dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ujar Ganjar.

Selain itu, Ganjar juga mengusulkan terkait mekanisme program kartu prakerja, yang saat ini kurang efektif dan tidak tepat sasaran.

"Termasuk penerapan kartu Prakerja, kami juga usul bagaimana kalau itu diserahkan ke daerah. Dengan begitu, maka penggunaanya akan tepat sasaran dan para buruh tidak perlu kesulitan mendaftar via online. Apalagi sudah terjadi, kalau pendaftaran hanya mengandalkan satu sistem, itu pasti akan berjubel," ujarnya.

Baca Juga: Perantau Jateng Di Wilayah PSBB Dapat Bansos

Mengutip dari artikel "Bansos Rawan Konflik, Ganjar Pranowo: Biar Desa Saja yang Mengatur", bagi daerah yang telah menerapkan PSBB, harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan.

"Sekarang harus lebih tegas, kalau perlu sekarang sudah saatnya diterapkan penegakan hukum. Kalau tidak, nanti mereka tidak disiplin. Tentu sambil memperbaiki pembagian bansos agar mereka yang tidak mudik benar-benar terjamin," tandasnya.

Menanggapi usulan Gubernur Jateng, Ketua Gugus Tugas Covid-19, Doni Monardo meminta Ganjar segera mengirimkan surat permohonan kepada pihaknya agar segera bisa direalisasikan.

Halaman:

Editor: Henoh Prastowo

Sumber: Pikiran-Rakyat.com


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah