Rancangan Postur APBN 2021, Jokowi: Harus Antisipasi Risiko Situasi Ekonomi Global Akibat Pandemi

- 28 Juli 2020, 21:32 WIB
Presiden RI Joko Widodo/ Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden /

Lensa Purbalingga - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk tetap waspada dan mampu mengantisipasi setiap kemungkinan situasi ekonomi global akibat pandemi Covod-19.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas yang membahas rancangan postur APBN Tahun 2021, melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 28 Juli 2020.

"Kita tetap harus waspada terhadap berbagai kemungkinan dan antisipasi kita terhadap risiko terjadinya gelombang kedua serta masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021," kata Jokowi.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Global Naik Dua Kali Lipat, WHO Gelar Pertemuan Komite Darurat

Baca Juga: Promo Big Sale! KAI Berikan Potongan Tarif 25 Persen untuk Perjalanan KA Jarak Jauh

Dalam kesempatan itu, Jokowi menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterima, OECD memprediksi bahwa pada 2021 mendatang perekonomian global akan mulai kembali pulih dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,8 hingga 5,2 persen.

Bahkan, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang akan mencapai angka 5,4 persen.

Oleh karena itu, untuk dapat merancang postur APBN Tahun 2021 mendatang, agar dapat menghadapi tantangan dan ketidakpastian ekonomi global sekaligus memulihkan perekonomian nasional di tengah pandemi, Kepala Negara menekankan sejumlah hal.

Pertama ialah dengan melakukan kalkulasi cermat terhadap angka-angka indikator ekonomi makro.

Baca Juga: Serie A: Juventus Kunci Gelar ke 9 Pasca Tumbangkan Sampdoria

Baca Juga: Kredit Tanpa Bunga? Yuk, Ajukan Pinjaman Program Mawar di Perumda BPR Artha Perwira

"Harus betul-betul dikalkulasi dengan cermat, hati-hati, optimistis, tapi juga harus realistis dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi terkini," ujarnya.

Prioritas penggunaan anggaran dan pelebaran defisit APBN tahun 2021 mendatang juga harus berfokus pada upaya pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan transformasi di berbagai sektor.

Seperti reformasi di bidang kesehatan, pangan, energi, pendidikan, dan percepatan transformasi digital.

Selanjutnya, Presiden mengatakan bahwa sumbangan APBN pada produk domestik bruto Indonesia hanya berkisar 14,5 persen.

Dengan demikian, di tengah situasi pandemi saat ini, pemerintah perlu mendorong belanja pemerintah untuk menjadi daya ungkit perekonomian masyarakat yang diharapkan berimplikasi pada turut pulihnya sektor swasta dan UMKM.

Baca Juga: Rapat Paripurna DPRD Purbalingga, Bupati Sebut Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pendapatan Daerah

Baca Juga: Mengusung Konsep Tradisional, Warung Kopi Batok Diresmikan Bupati

"Dalam situasi krisis seperti ini belanja pemerintah menjadi instrumen utama untuk daya ungkit, tapi juga agar sektor swasta dan UMKM bisa pulih kembali. Mesin penggerak ekonomi ini harus diungkit dari APBN kita yang terarah dan tepat sasaran," ucapnya.

Jokowi juga mengingatkan jajarannya agar tidak melupakan agenda-agenda strategis besar bangsa Indonesia, utamanya untuk dapat terhindar dari perangkap negara berpendapatan menengah.

"Sejak 1 Juli 2020 kita tahu semuanya Indonesia telah meraih predikat upper middle income country. Namun, kita tahu tantangan untuk keluar dari middle income trap ini masih besar dan panjang," tandasnya.***(Ali)

Editor: Ipung Sutrisno

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X