Network
Meskipun sederet upaya telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta seperti yang telah disebutkan oleh Wakil Gubernur, terdapat pandangan lain dari Ekonom Faisal Basri.
Ia menyatakan bahwa para pelanggar protokol kesehatan di DKI Jakarta sebenarnya merupakan orang-orang 'kuat'.
Sehingga menurut Faisal, tak heran jika sebelumnya Riza Patria mengaku bahwa pihaknya sulit mengatur kluster perkantoran.
"Protokol ini sulit, pak Wagub (Wakil Gubernur) itu menghadapi kendala karena yang melanggar itu orang-orang kuat. Jadi yang melanggar itu kementerian, yang melanggar itu BUMN, yang melanggar itu perusahaan swasta besar yang punya back up politik dan barangkali juga punya partai politik begitu jadi ya inilah realitasnya," ujarnya.
Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Minta Tidak Ada Pengumpulan Massa pada Tahapan Pilkada 2020
Faisal Basri mengatakan, sebaiknya DKI Jakarta disokong oleh pemerintah pusat agar segala kebijakan yang diterapkan dapat dijalankan secara maksimal.
"Tolong Pemda itu di-back up oleh pemerintah pusat, kalau presiden untuk perintahkan kementerian ketat, BUMN ketat, kantor-kantor pemerintah ketat, DPR ketat, MPR, DPD semua barulah Pemda itu punya gigi karena giginya harus minjem dari gigi pusat," tambahnya.
Pengecualian terhadap perusahaan tertentu pun menjadi faktor lain kluster Covid-19 di wilayah perkantoran tetap terjadi.
Baca Juga: Pelajaran Sejarah Akan Dihapus? Kemendikbud: Masih dalam Tahap Kajian Akademis
"Misalnya kantor ditutup ada 11 yang esensial, yang boleh semi-esensial boleh beroperasi 50 persen namun kalau kita lihat menteri nanti bikin disposisi, tolong pabrik ini dibolehkan, kalau sudah ada disposisi pengecualian, semua minta pengecualian," ujar Faisal.
