Lensa Purbalingga - Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan menyoroti permasalahan pembangunan fisik di Kabupaten Purbalingga.
Lemahnya perencanaan merupakan masalah klasik yang dihadapi pemerintah. Karena itu, ia menyarankan ke depan, sistem perencanaan harus diubah.
Baca Juga: PPKM Tahap II, Pendatang Dari Zona Merah Wajib Bawa Hasil Rapid Antigen
"Sebisa mungkin perencanaan pembangunan dilaksanakan sejak awal tahun anggaran baru, sehingga berdampak pada pelaksanaan program," papar Ketua DPRD di sela-sela acara penyerahan DPA SKPD TA 2021 oleh Bupati, Selasa 26 Januari 2021
Lebih lanjut Bambang menyampaikan, dari sejumlah permasalahan pembangunan fisik, baik jalan, gedung maupun lainnya, titik central masalahnya ada di perencanaan.
Baca Juga: Polisi Tangkap Pelaku Penyalur TKI Ilegal di Banyumas
Pihaknya berharap, kegiatan yang didanai APBD 2021 ini, untuk ditangani dengan perencanaan yang serius, dan matang.
“Berapa rupiah yang digunakan untuk perencanaan selama ini," kata Bambang.
Baca Juga: Bergerak Cepat, Hari Ini DPRD Umumkan Cabup-Cawabup Terpilih
Sehingga apa yang menjadi program kegiatan SKPD, outputnya harus dapat dirasakan oleh masyarakat.
Baca Juga: Serabi Panican Purbalingga Rasanya Maknyus, Murah tur Gede - gede
"Tidak hanya sekedar dijalankan namun bagaimana kegiatan yang ada betul-betul bisa dirasakan masyarakat, terlebih di masa pandemi Covid-19," pintanya.
Seperti diketahui, APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 terdiri dari pendapatan Rp. 1.975.765.702.000.-, belanja senilai Rp. 2,016.926.613.000.-.
Baca Juga: Dinkes Buka Posko, Ini Nomor Pengaduan Vaksinasi Covid -19
Sedangkan penerimaan pembiayaan senilai Rp. 53.228.337.000.- dan pengeluaran pembiayaan Rp.12.067.426.000.-.
Bila dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2020, pendapatan daerah di tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp. 66.942.617.000 atau 3,28%, sedangkan belanja daerah turun Rp. 78.886.706.000 atau 3,76%.
Baca Juga: Ini Ketoprak Pinggir Jalan Paling Enak di Purbalingga
Penurunan ini diakibatkan pandemi covid-19 yang melanda sejak tahun 2020 dan telah berdampak pada penurunan sektor-sektor ekonomi.***