Network
Lensa Purbalingga - Sebagai ASN baik PNS maupun PPPK di Kabupaten Purbalingga, seyogyanya berposisi sebagai pelayan masyarakat, bukan sebaliknya merasa gagah dan akuh, serta mendapatkan pelayanan dari masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) saat acara Penyerahan SK dan Penandatanganan PPPK Non Guru, di Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Kamis 10 Maret 2022.
"Sebagai aparatur negara, ASN baik PNS maupun PPPK seyogyanya berposisi sebagai pelayan masyarakat, bukan dilayani masyarakat," kata Bupati Tiwi.
Pada kesempatan itu, Bupati Tiwi juga menjelaskan bahwa selaku ASN baik PNS maupun PPPK sesuai UU No 5 Tahun 2014, memiliki tiga tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Tiga tupoksi tersebut, sebagai pelayan masyarakat, sebagai pelaksana kebijakan public dan sebagai perekat serta pemersatu bangsa.
Sebagai pelayan masyarakat kita harus turun ke bawah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai pelaksana kebijakan publik, seorang ASN harus tegak lurus terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah.
"Seperti dalam panca Prasetya Korpri, harus taat dan harus siap tegak lurus. Tupoksi ke 3, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Tiga tupoksi ini harus betul-betul dipahami, diresapi dan dijalankan.” ungkapnya.
Baca Juga: Pemkab Purbalingga Ajukan Rute Penerbangan BJBS Purbalingga ke Semarang
