Network
Ketidaknetralan birokrasi, sering diikuti kalangan birokrat yang menduduki jabatan strategis di daerah dan para petahana.
Untuk memuluskan jalan kemenangan, jajaran birokrasi digunakan sebagai mesin politik. Ini sejak dulu dari zaman orde baru. Karena punya jaringan luar biasa sampai bawah.
"Ini jadi rentan terhadap tarik-menarik kepentingan politik. Suasana ini menciptakan menciptakan ketidaknyamanan bagi ASN yang ingin bersikap netral," ujarnya.
Baca Juga: Rapat Paripurna Persetujuan RAPBD 2023 Purbalingga Ditunda, Ada Apa? Ini Penyebabnya
Sudah jadi rahasia umum, birokrasi yang turut berjasa akan menikmati promosi posisi penting meski tidak sesuai dengan kompetensinya.
"Atau ada pejabat yang nonjob ketika yang didukung kalah. Ini harus ada agenda perbaikan agar tidak menjadi lingkaran setan," terangnya.
Baca Juga: Pilkades Serentak di Purbalingga Berjalan Aman dan Kondusif, Berikut Nama-Nama Kades Terpilih
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Purbalingga, Imam Wahyudi meminta agar ASN profesional dan bisa memosisikan diri sesuai pada setiap tahapan jadwal waktu Pemilu.
"Jangan sampai momen Pemilu menjadi transaksi politik untuk meraih jabatan tertentu," tuturnya.***
