Network
Lensa Purbalingga - Anggota Dewan Pimpinan Rakyat (DPRD) Kabupaten Purbalingga bakal terancam tidak akan menerima gaji selama enam bulan.
Hal itu terjadi apabila penetapan APBD Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2023 tertunda.
"Jika penetapan tertunda, anggota DPRD akan terancam sanksi adminisitrasi yaitu terancam tidak menerima hak keuangan termasuk gaji selama enam bulan," kata Sekretaris DPRD Purbalingga Edy Suryono didampingi Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Wahyu Permadi, Rabu 23 November 2022.
Edi Suryono menyampaikan, mengenai sanksi administrasi yang dimaksud, mengacu pada Pasal 312 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014.
Disana disebutkan bahwa DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana, dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan.
"Sanksi tersebut tidak hanya DPRD saja, kepala daerah juga terancam sanksi yang sama apabila penetapan APBD terlambat,” terangnya.
Baca Juga: DPRD Purbalingga Menilai Booking Seat Pesawat yang Dilakukan Pemkab Bukan Solusi Cenderung Membebani
Edy menjelaskan, jika mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 pasal 106 ayat 1 menyebutkan Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
"Di ayat 3 peraturan tersebut juga disebutkan DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.
Meski ada ada penundaan penetapan APBD 2023 Purbalingga, Edy Suryono optimis sebelum 30 November 2022 sudah dilaksanakan.
"Kami optimis sebelum tanggal tersebut APBd 2023 sudah ditetapkan, pasalnya beberapa fraksi sudah mengirimkan surat kepada pimpinan dewan untuk dijadwal ulang," katanya.
RAPBD 2023 sudah diserahkan oleh Bupati pada tanggal 28 September 2022 dengan surat Nomor 900/17077.
"Oleh karena itu persetujuan dana penetapan RAPBD oleh Bupati dan DPRD seharusnya paling lambat tanggal 29 November 2022," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Rapat Paripurna persetujuan bersama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 Kabupaten Purbalingga ditunda DPRD setempat.
Jadwal Rapat Paripurna persetujuan bersama RAPBD 2023 Kabupaten Purbalingga tersebut seharusnya dilaksanakan pada hari ini, Senin 21 November 2022.
Namun, berdasarkan surat nomor 172.1 439 2022 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan pada 18 November 2022, Rapat Paripurna persetujuan RAPBD 2023 tersebut ditunda.
Baca Juga: Rapat Paripurna Persetujuan RAPBD 2023 Purbalingga Ditunda, Ada Apa? Ini Penyebabnya
Wakil Ketua 3 DPRD Purbalingga Fraksi Gerindra, Adi Yuwono menyampaikan bahwa ditundanya Rapat Paripurna tersebut salah satunya kurangnya transparasi eksekutif dengan legislatif.
Menurutnya, pembahasan RAPBD itu bukan hal yang seremonial, tapi perlu pencermatan dan pengkajian lebih dalam.
"Kami memahami setiap pembahasan anggaran divisit, seolah olah ada anggaran yang disembunyikan, kurang transparasi," katanya saat dikonfirmasi, Senin siang.***
