Network
Terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman juga sudah merupakan amanat dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman pada saat ini tidak hanya melakukan pembangunan baru, tetapi juga melakukan pencegahan serta pembenahan perumahan.
Serta kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan, penataan, atau peremajaan lingkungan hunian perkotaan atau perdesaan serta pembangunan kembali terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
"Pada hakekatnya, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim," terangnya.
Baca Juga: Daftar Pemilih di Purbalingga Alami Penurunan, Ini Penyebabnya
Mengenai Raperda tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 - 2048, dinilai sudah menjadi amanat dari pemerintah pusat.
Menurutnya, raperda ini memiliki urgensi menyediakan kerangka pikir dan road map untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan.
"Hanya sisi materi substansi yang diatur dalam raperda ini mohon untuk dapat dicermati kembali terkait sistematikanya dengan berpedoman pada panduan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan lima pilar yang di terbitkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Republik Indonesia," lanjutnya.
Baca Juga: Fix! Daftar Pemilih Tetap Purbalingga 772.268, Ini Rinciannya
Terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Desa Wisata, Ia menyatakan Perda ini nantinya dapat menjadi acuan pembangunan dan pengembangan sekaligus pemetaan potensi desa wisata di Kabupaten Purbalingga.
