Anggaran Pemprov Jateng Terbatas, Usulan Masyarakat Tidak Langsung Terpenuhi

Lensa Purbalingga - Hampir semua masyarakat berharap usulan yang diusulkan kepada pemerintah pusat maupun daerah dapat terealisasi.

Suara masyarakat sangat penting sebagai kebutuhan nyata di masyarakat, sehingga usulan itu harus diperjuangkan agar kesejahteraan masyarakat meningkat.

Baca Juga: Putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep Kagumi Artis Cantik Jessica Mila

Untuk itu, masyarakat yang sudah menyampaikan usulannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) melalui kanal yang ditentukan maupun reses DPRD, diminta bersabar jika keinginannya belum langsung terpenuhi.

Pasalnya, anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) terbatas.

Baca Juga: Tragis, Seorang Pria Paruh Baya Tewas Mengenaskan Tersambar Petir saat Jemur Gabah

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz saat talkshow di Radio R2B Rembang, Senin 15 Maret 2021.

Dia menyampaikan, tahun ini kekuatan anggaran Jawa Tengah sebesar Rp26 triliun. Ketika masa reses DPRD.

Baca Juga: Gelap Mata Akibat Terlilit Hutang, Penderes Kelapa di Purbalingga Nekat Bobol Rumah Tetangganya

Abdul Aziz juga mengaku dirinya banyak menerima usulan.​ Bahkan, usulannya pun tak main main, ia memperkirakan usulan masyarakat keseluruhan mencapai lebih dari Rp 400 triliun.

Maka, menurut Aziz, harus benar-benar dipetakan, mana yang menjadi prioritas.

Baca Juga: Sekolah Tatap Muka, Pemprov Jateng lakukan persiapan

“Jawa Tengah dengan penduduk 36 juta orang, memiliki APBD Rp 26 triliun.​ Makanya kalau usulan dari bawah belum terakomodir, ya mohon bersabar. Semoga dengan kesabaran, akan mendatangkan berkah di lain waktu,” ungkapnya.

Aziz mendorong pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah agar terus naik. Sehingga, semakin banyak aspirasi yang bisa masuk ke sistem perencanaan selanjutnya.

Baca Juga: Orang Tua di Purbalingga yang Tega Rantai Anaknya, Kini Ditolak Warga

Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Supriyanto mengakui, efek pandemi memang turut berdampak pada PAD Jawa Tengah.​

Saat ini, dari total PAD kisaran Rp15 triliun, sebanyak Rp11 triliun bersumber dari pajak.​ Karenanya, dia mengajak supaya masyarakat tetap disiplin membayar pajak.

Baca Juga: Kejaksaan Geledah Kantor Kecamatan dan Rumah Camat Purbalingga Kasus Dugaan Korupsi Dana APBD 2017-2020

“Mulai pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, dan pajak yang lain, PAD paling besar dari situ. Kita bahasanya metani, sektor-sektor mana saja yang bisa digenjot lagi pendapatannya,” tuturnya.***