Network
AHY mengaku, bahwa gerakan politik pengambilalihan kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu diketahui dari laporan dan aduan dari pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang.
Baca Juga: Candi Borobudur Jadi Tempat Ibadah Umat Buddha Dunia, Ganjar Pranowo: Sangat Menggembirakan
Pelaku dari gerakan tersebut sebanyak 5 orang, yang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi.
"Dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," ungkap dia.
Baca Juga: BSU BPJS Ketenagakerjaan 2021 Tak Dilanjutkan, Begini Penjelasan Menaker
Menurutnya, para pimpinan dan kader Demokrat yang melaporkan gerakan tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.
"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024," bebernya.
Ia juga mengungkapkan, bahwa para pelaku merencanakan menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB) untuk mengganti paksa Ketum PD yang sah.
Baca Juga: Mendarat Mulus di Bandara JBS Purbalingga, Pesawat Beechcraft B200 Bawa Rombongan Kemenhub RI
"Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," kata AHY.
