Network
Lensa Purbalingga - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan, adanya gerakan yang ingin ambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat, diduga melibatkan pejabat penting negara.
Oleh sebab itu, AHY mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi soal gerakan yang berupaya mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat yang diduga melibatkan pejabat penting negara.
Baca Juga: Ketum Partai Demokrat AHY Sampaikan Permintaan Maaf
"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY di Jakarta, Senin 1 Februari 2021, seperti dikutip dari Antara.
Menurut AHY, gerakan yang melibatkan pejabat penting pemerintahan tersebut, didapatinya dari kesaksian dan testimoni banyak pihak.
Baca Juga: Peternak Ayam Petelur di Purbalingga Menjerit! Harga Telur Anjlok, Harga Pakan Melonjak
"Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," ucapnya.
Ia mengatakan, bahwa gerakan tersebut bahkan juga mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas 'praduga tak bersalah' (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," kata AHY.
AHY mengaku, bahwa gerakan politik pengambilalihan kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu diketahui dari laporan dan aduan dari pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang.
Baca Juga: Candi Borobudur Jadi Tempat Ibadah Umat Buddha Dunia, Ganjar Pranowo: Sangat Menggembirakan
Pelaku dari gerakan tersebut sebanyak 5 orang, yang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi.
"Dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," ungkap dia.
Baca Juga: BSU BPJS Ketenagakerjaan 2021 Tak Dilanjutkan, Begini Penjelasan Menaker
Menurutnya, para pimpinan dan kader Demokrat yang melaporkan gerakan tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.
"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024," bebernya.
Ia juga mengungkapkan, bahwa para pelaku merencanakan menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB) untuk mengganti paksa Ketum PD yang sah.
Baca Juga: Mendarat Mulus di Bandara JBS Purbalingga, Pesawat Beechcraft B200 Bawa Rombongan Kemenhub RI
"Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," kata AHY.
Meski berharap semua itu tidak benar, namun, kesaksian dari para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian.
Sebenarnya, AHY menyatakan pihaknya sudah mencium gejala ini, sejak satu bulan yang lalu. Pada awalnya, pihaknya menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka.
Baca Juga: Jajanan Lopis, Cenil Keliling Masih Tetap Digemari
Baca Juga: Dirjen Hubud Kemenhub Tinjau Proges Pembangunan Bandara Soedirman Purbalingga
"Tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan, yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu, maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam," tandasnya.***
