Network
Lensa Purbalingga - Program penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat, sebaiknya langsung diserahkan penanganannya ke desa, guna menghindari terjadinya konflik horisontal.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada Ketua Gugus Tugas Covid-19, Doni Monardo saat rapat terbatas melalui video conference, Minggu (3/5).
Dalam rapat tersebut, dihadiri pula jajaran dirjen dari sejumlah kementerian dan gubernur se Jawa-Bali.
Baca Juga: Penerima Bansos ? Kemensos : Pemda Dipersilahkan Salurkan Bantuan Diluar DTKS
"Persoalan bansos ini sudah menimbulkan gegeran ditingkat daerah hingga tingkat desa, Sudah banyak yang ribut-ribut dan rawan terjadinya konflik di tingkat daerah," kata Ganjar.
Menurutnya, berdasarkan aturan, bagi warga penerima bantuan PKH, sudah tidak berhak lagi mendapat bansos.
"Undang-undang kan tidak boleh, tapi nyatanya dia kekurangan," ujarnya.
Ia mengungkapkan, salah satu kasus terjadi di Kabupaten Banyumas, seorang kepala desa sudah mendata 300 warganya yang berhak mendapatkan bantuan ke pusat. Dari data tersebut hanya disetujui 200 orang, namun ke 200 penerima tersebut berbeda dengan data yang diusulkan.
Baca Juga: Penyaluran Bansos Selalu Bermasalah, KPK harus pastikan DTKS valid !
"Atau barangkali ada masyarakat yang berebut untuk mendapat bantuan tunai yang Rp600.000, mereka menolak yang bantuan Rp200.000. Di tengah masyarakat, ini menjadi persoalan, sehingga membuat kami yang di bawah kesulitan," bebernya.
Oleh karena itu, Ganjar mengusulkan agar pemerintah pusat bisa memberikan kelonggaran, dengan menyerahkan bantuan kepada desa yang memahami kondisi dan situasi desanya, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan pendampingan.
Dia juga memberikan alternatif lainnya, yaitu dengan mekanisme kerja lumbung pangan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Instruksikan Dana Bansos Cair Pekan Ini
"Semua bantuan yang diterima desa dikumpulkan menjadi satu, dan dijadikan untuk lumbung pangan, yang nantinya dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ujar Ganjar.
Selain itu, Ganjar juga mengusulkan terkait mekanisme program kartu prakerja, yang saat ini kurang efektif dan tidak tepat sasaran.
"Termasuk penerapan kartu Prakerja, kami juga usul bagaimana kalau itu diserahkan ke daerah. Dengan begitu, maka penggunaanya akan tepat sasaran dan para buruh tidak perlu kesulitan mendaftar via online. Apalagi sudah terjadi, kalau pendaftaran hanya mengandalkan satu sistem, itu pasti akan berjubel," ujarnya.
Baca Juga: Perantau Jateng Di Wilayah PSBB Dapat Bansos
Mengutip dari artikel "Bansos Rawan Konflik, Ganjar Pranowo: Biar Desa Saja yang Mengatur", bagi daerah yang telah menerapkan PSBB, harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan.
"Sekarang harus lebih tegas, kalau perlu sekarang sudah saatnya diterapkan penegakan hukum. Kalau tidak, nanti mereka tidak disiplin. Tentu sambil memperbaiki pembagian bansos agar mereka yang tidak mudik benar-benar terjamin," tandasnya.
Menanggapi usulan Gubernur Jateng, Ketua Gugus Tugas Covid-19, Doni Monardo meminta Ganjar segera mengirimkan surat permohonan kepada pihaknya agar segera bisa direalisasikan.
Baca Juga: Larangan Mudik Dan Tekanan Sosial Ekonomi Berpotensi Meningkatkan Tindakan Kriminal
"Ini usulan bagus dari Jawa Tengah. Bisa tidak pak Ganjar segera buat surat ke gugus tugas, nanti tembusannya ke Kemensos soal keluwesan bantuan sosial, agar segera ditindaklanjuti," ujar Doni.
Ia juga meminta agar seluruh daerah melakukan inovasi serta terobosan dalam penanganan covid-19. Berbagai upaya harus dilakukan agar penanganan covid-19 bisa efektif.(*)
